Kastara.ID, Jakarta – Kedatangan Kepala staf Presiden (KSP) Moeldoko ditolak peserta aksi Kamisan yang digelar di Taman Signature, Semarang.
“Penolakan kedatangan Moeldoko tentu sangat memalukan. Sebagai pejabat negara Moeldoko sudah sama sekali tidak dihormati oleh peserta aksi Kamisan,” ungkap M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, kepada Kastara.ID, Jumat (19/11) malam.
Penolakan itu disebutnya berkaitan dengan pudarnya kepercayaan peserta aksi Kamisan terhadap Moeldoko. Bagi mereka, Moeldoko bukan sosok yang dipercaya, sehingga kehadirannya tidak dibutuhkan. Moeldoko bukan bagian dari mereka, sehingga tak perlu cawe-cawe dalam aksi mereka.
Pengamat yang biasa disapa Jamil ini meihat ada gap antara pejabat dengan rakyat. Gap ini tentu tidak seharusnya terjadi di negara demokrasi.
“Gap tersebut juga akan memutus komunikasi antara pejabat dan rakyat. Hal ini akan semakin menjauhkan rakyat dengan pemimpinnya,” imbuh Jamil.
Celakanya, ketidakpercayaan itu tertuju kepada Moeldoko, salah satu pejabat yang dinilai dekat dengan presiden. Ketidakpercayaan itu tentu dapat berhimbas kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Masyarakat akan menilai, kalau orang dekat presiden saja tidak dipercaya masyarakat, bagaimana dengan pejabat negara yang jauh dengan presiden? Para pejabat ini bisa saja makin tidak dianggap oleh masyarakat,” ungkap mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Bahayanya, kalau persepsi masyarakat seperti itu, maka dukungan terhadap pemerintah akan dapat menurun. Masyarakat sudah tidak akan sejalan lagi dengan pemimpinnya.
“Kalau dukungan masyarakat terus menurun, maka legitimasi pemerintah semakin lemah. Hal ini tentu tidak diinginkan Jokowi,” jelas Jamil.
Untuk meminimalkan hal itu terjadi, maka Jokowi harus segera mengevaluasi menterinya yang sudah tidak dipercaya masyarakat. “Para menteri seperti ini selayaknya segera di-reshuffle. Hanya dengan cara itu pemerintahan Jokowi terhindar dari krisis kepercayaan,” pungkasnya. (dwi)