Kastara.ID, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengatakan, pihaknya menolak rencana pemerintah mencabut subsidi gas tiga kilogram. Pasalnya hal itu dipastikan berdampak pada harga gas LPG tiga kilogram. Dipastikan harganya akan naik dan memberatkan masyarakat.
Saat memberikan keterangan di Jakarta (18/1), Mulyanto meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut. PKS menurut Mulyanto menilai rencana pencabutan subsidi gas melon, sebutan LPG tiga kilogram, sangat aneh. Karena pemerintah dan DPR sebelumnya telah sepakat menganggarkan subsidi gas sebesar Rp 50,6 triliun.
Mulyanto menuturkan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belajar Negara (APBN) pemberian subsidi gas sudah dianggarkan. Artinya, pemerintah tidak bisa mengubahnya secara sepihak. Terlebih besaran subsidinya telah disepakati dan disahkan melalui Sidang Paripurna DPR. Mulyanto menegaskan pencabutan subsidi berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Anggota Komisi VII DPR RI ini menyatakan seharusnya pemerintah tinggal melaksanakan dan menyalurkan subsidi gas dengan baik agar tepat sasaran. Mulyanto menambahkan, Komisi VII DPR akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta penjelasan. Seharusnya pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan dan bukan justru menambah beban rakyat.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membantah pihaknya akan mencabut subsidi gas tiga kilogram. Saat menghadiri acara Indonesia Millennial Summit di The Tribrata, Jakarta (17/1), Arifin menyebut rencana pemerintah terkait gas melon masih dalam pembicaraan, terutama dengan lembaga dan pihak terkait.
Sedangkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, nantinya harga gas tiga kilogram akan sama dengan gas 12 kilogram yang mencapai Rp 139 ribu. Artinya saat ini harga jual gas adalah Rp 11.583 per kilogram. Sehingga harga gas tiga kilogram bakal menjadi sekitar Rp 35 ribu. (rso)