Kastara.ID, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi membuka rangkaian pertemuan High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation (HLD-IPC), di Jakarta, 20 Maret 2019. Dalam pembukaannya, Wapres Jusuf Kalla menekankan pentingnya kawasan Indo-Pasifik yang merupakan rumah bagi 3/5 populasi dunia dengan total GDP mencapai hampir 52 trilliun Dolar Amerika Serikat, sehingga stabilitas dan kerja sama yang inklusif sangat menentukan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan.
“Arsitektur regional yang kondusif menjadi sangat penting, untuk mewadahi ditumbuhkannya sikap saling percaya dan mendorong semangat kerja sama demi kepentingan bersama,” ungkapnya.
Hal tersebut melatari diselenggarakannya pertemuan HLD-IPC guna mewujudkan sinergi yang diharapkan dapat menjadi bibit kerjasama yang konkret dalam interaksi antar negara di kawasan Indo-Pasifik. Bidang-bidang yang menjadi dimensi kerja sama utama mencakup kerja sama di bidang kemaritiman, infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) bagi kesejahteraan di kawasan.
“Karena laut adalah sumber kesejahteraan. Karena laut menyatukan kita,” demikian tegas Wapres Jusuf Kalla. Selain itu, Wapres Jusuf Kalla juga menyoroti pentingnya konektivitas termasuk dalam hal infrastruktur yang memberi manfaat bersama.
Wapres Jusuf Kalla menekankan bahwa konsep kerja sama Indo-Pasifik yang diusung Indonesia adalah sinergi yang berbasis inklusivitas, keterbukaan, kerja sama konkret, dan penghormatan terhadap hukum internasional, dengan sentralitas ASEAN sebagai salah satu simpul utama pembangunan dan kerja sama di kawasan.
Beberapa kerja sama konkret yang dapat dilakukan antara lain adalah pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, kerja sama penanggulangan perompakan, serta penanganan sampah laut dan mitigasi bencana alam.
Dalam kesempatan HLD-IPC tersebut, Menlu Retno LP Marsudi yang juga hadir memimpin sesi pandangan umum dalam HLD-IPC menyampaikan bahwa Kerja Sama Indo-Pacific yang inklusif dan transparan sangat sesuai dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Inisiatif Indonesia untuk menggalang dialog kerja sama di kawasan Indo-Pasifik sesungguhnya berangkat dari pandangan Indonesia yang melihat Asia Tenggara sebagai zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas. Hal itu merupakan modal dasar dalam memelihara stabilitas kawasan di tengah-tenah dinamika geopolitik dan geoekonomi di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik. Peranan Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut merupakan pengejawantahan dari visi Poros Maritim Dunia 2019 sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo,” demikian tegas Menlu Retno.
Pertemuan HLD-IPC sendiri berlangsung selama satu hari dan diisi dengan rangkaian pertemuan general debate yang diikuti oleh seluruh pimpinan delegasi serta diskusi tematik yang membahas tiga isu utama di kawasan yaitu kerja sama maritim, infrastruktur dan konektivitas, serta Sustainable Development Goals (SDGs). HLD-IPC diharapkan menjadi platform dialog untuk membangun sinergi dalam upaya bersama mewujudkan kawasan Indo Pacific yang aman, stabil, dan sejahtera. (mar)