Kastara.ID, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus menyukseskan dan menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sebagai salah satu tulang punggung JKN-KIS, Pemkot Depok terus mengoptimalkan perannya demi mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC).
“Alhamdulillah di Kota Depok sudah 91 persen, masih kurang sedikit lagi demi mencapai 100 persen. Tadi saya dan perangkat daerah terkait bertemu dengan BPJS Kesehatan Depok untuk membahas hal apa saja yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan rapat ini bisa segera teratasi,” kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, usai menghadiri Forum Komunikasi BPJS Kesehatan di Aula Bougenvile, Balai Kota Depok, seperti dilansir situs resmi Pemkot Depok (19/5).
Dirinya menjelaskan, dukungan Pemkot Depok kepada program JKN-KIS salah satunya dengan pemutakhiran data warga prasejahtera. Sebab, salah satu segmen kepesertaan JKN-KIS selain membayar iuran secara mandiri, pembiayaannya juga berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan APBD Pemkot Depok.
“Banyak masalah terhadap realita di lapangan karena memang ada orang miskin yang belum ter-cover, ada orang yang tidak miskin tercover. Makanya, satu data kemiskinan sangat dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang ada di Pemkot Depok. Mudah-mudahan nanti aplikasi yang kita buat akan memperkuat dari basis data kemiskinan,” jelasnya.
Untuk mencapai UHC, Imam juga mengimbau agar masyarakat dapat tertib membayar iuran JKN-KIS bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Sedangkan bagi warga prasejahtera, bisa melapor ke Dinas Sosial (Dinsos), namun syaratnya harus benar-benar tidak mampu, bukan mengaku miskin.
“Untuk JKN-KIS yang dibayarkan Pemkot Depok bisa masuk atau daftar ke DTKS atau memang orang miskin yang belum masuk dalam DTKS. Begitu juga bagi mereka yang sudah masuk DTKS ternyata dia tidak miskin, lapor juga bahwa saya tidak miskin tolong untuk dicoret,” jelas Imam.
“Saat ini KIS kita dari 230.000 itu sudah terisi 226.000, masih ada 4.000 lagi. Jadi kurang 4.000 lagi untuk tahun ini,” ujarnya.
Oleh karenanya, Imam meminta, segera mendaftarkan diri dalam program JKN-KIS yang dibiayai Pemkot Depok. Jika nanti ternyata kuota sudah habis berarti APBD Kota Depok tidak bisa membiayai lagi, kecuali nanti diperubahan atau data kemiskinan bisa dirapihkan segera.
“Ya memang masalah utama ada pada data kemiskinan yang harus terus diperbaiki,” tutupnya. (dha)