Kastara.ID, Jakarta – Bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah kepada warga miskin masih menimbulkan masalah. Masih ditemukan beras tak layak dan daging ayam busuk yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM).
“Hal itu sebetulnya tidak perlu terjadi bila sistem distribusi bansos sudah baik. Kalau masih ditemukan beras tak layak dan daging ayam yang busuk, maka dapat dipastikan sistem distribusinya bermasalah,” ungkap M Jamiluddin Ritongan, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, kepada Kastara.ID, Sabtu (21/8) siang.
Selain itu, sistem pengawasannya juga masih lemah. Kalau sistem pengawasan sudah baik, maka kualitas setiap barang yang keluar sudah pasti terdeteksi sejak dini. Karena itu, Jamil mengatakan, peluang beras tak layak dan daging ayam busuk seharusnya tak layak keluar bila sistem pengawasannya baik.
Persoalan seperti itu memang sudah terjadi sejak dulu. Seolah-olah orang miskin tak layak mendapat bansos yang layak.
“Perspektif itu yang harus diubah, sebagaimana sudah dilakukan di Jakarta. Di DKI Jakarta warga mendapat beras kualitas premium. Warga menilai berasnya enak, pulen,” ungkap penulis buku Riset Kehumasan ini.
Jadi, Menteri Sosial harus lebih jelas lagi menetapkan standar kualitas bansos yang akan diberikan. Standar itu tersosialisasi dengan baik hingga petugas lapangan memiliki persepsi yang sama mengenai kualitas bansos yang akan dibagikan.
Selain itu, Menteri Sosial juga perlu mengevaluasi sistem distribusi dan sistem pengawasan bansos. Kalau hal itu tidak diperbaiki, maka masalah yang sama akan terus berulang.
Untuk itu, Menteri Sosial harus lebih banyak meluangkan waktunya untuk menangani sistem bansos yang pas untuk geografis Indonesia. “Ini akan lebih baik daripada lebih banyak blusukan. Sebab, level menteri seharusnya lebih fokus menata sistem, bukan wara wiri dan marah-marah,” tandas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini. (dwi)