Kastara.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Rakornas Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019, di Hotel El Royale, Jakarta Utara, Kamis (22/11).
Hadi menegaskan makna dari setiap peran jajaran pemerintah dan pemerintah daerah serta stakeholder lainnya dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi, baik secara prosedural maupun substansial.
“Hasil review dari aspek kewaspadaan pada pelaksaan Pileg dan Pilpres Tahun 2014, serta tiga fase pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 secara umum berjalan baik. Hal ini dapat dijadikan pengalaman dalam menyikapi Pemilu Serentak 2019 berjalan aman dan terkendali,” ujarnya.
Hadi juga menyadari dari setiap gelaran Pemilu tidak terlepas dari dinamika dan persoalan yang tentunya harus cepat dan tepat diantisipasi, seperti persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), belum terpenuhinya target tingkat partisipasi pemilih, netralitas penyelenggara, peran petugas Pemilu di lapangan, dan juga ancaman berita hoax, politisasi SARA, money politic, serta black campaign.
“Hal tersebut menjadi gambaran sekaligus bahan yang harus dievaluasi bersama dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2019,” kata hadi.
Suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara pemilu dan peserta pemilu saja. Namun demikian, harus didukung seluruh pemangku kepentingan pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan.
Sebagaimana diamanatkan Pasan 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya pencapaian Pemilu yang demokratis.
Hadi juga menyampaikan bahwa pelaksaan Pemilu Serentak 2019 sebagai pesta demokrasi nasional pertama kali dilaksanakan secara serentak dan tentunya harus dapat menjamin hak politik masyarakat. Aspirasi politik masyarakat harus tersalurkan secara alamiah tanpa adanya tekanan, intimidasi, dan ancaman lainnya.
Selain itu, Hadi juga mengungkapkan bagian penting dari sebuah Pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat menjadi perhatian khusus pada Pemilu Serentak 2019. Ia menunjukkan data bahwa saat ini terjadi suatu fenomena fluktuasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2004 84%, Pemilu 2009 sebesar 71% dan Pemilu 2014 sebesar 74%.
“Kepada jajaran pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan langkah–langkah kongkrit agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih sesuai target pada Pemilu 2019, yaitu sebesar 77,5%. Selain itu pemerintah daerah juga perlu melaksanakan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah serta menungkatkan sinkronisasi dan integrasi dengan Forkopimda serta forum–forum lainnya di daerah” tegas Hadi.
Di akhir sambutannya Hadi kembali menegaskan pentingnya sinergitas jajaran pemerintahan dalam menyukseskan gelaran Pemilu Serentak 2019, dengan memperhatikan catatan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang perlu diantisipasi bersama.
“Pemerintah dan pemerintah daerah bersama–sama dengan aparat keamanan terus tingkatkan sinergitas dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan untuk Pemilu 2019 yang sukses, aman, tertib, dan lebih beretika,” pungkasnya. (rya)