PKTN

Kastara.ID, Jakarta – Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan diberi penghargaan unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi, menyusul penghargaan Organization Internationale de Metrologie Legale (OIML) 2020.

“Alhamdulillah, penghargaan WKB ini sekaligus membuktikan bahwa kinerja direktorat kami tidak main-main dalam menciptakan Zona Integritas, dan semua itu berkat dukungan seluruh jajaran direktorat termasuk arahan petinggi-petinggi kami Mendag Agus Suparmanto khususnya Dirjen PKTN pak Veri Anggrijono,” ujar Direktur Metrologi Rusmin Amin didampingi Kepala BPUTTP Usman, Selasa (22/12).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai Direktorat Metrologi berpredikat WBK didasari kinerja yang menjunjung tinggi integritas dalam mewujudkan pelayanan bebas dari korupsi.Menyusul OIML Award 2020 melalui terobosan dan inovasi menciptakan tertib ukur pada 22 Oktober, serta keberhasilannya.

Denny T Seswara mengatakan, dikarenakan komitmen menerapkan ke-6 aspek penilaian Zona Integritas pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) setelah mempersiapkan infrastruktur serta membangun budaya mutu selama dua tahun.

“Bagi kami, senyum pemohon layanan sebelum atau sesudah dilayani menjadi indikator kesempurnaan pelayanan yang diberikan,” ujarnya.

Pelayanan persetujuan tipe dilakukan secara daring memudahkan pelaku usaha, serta apabila dokumen lengkap & benar maka sertifikat persetujuan dapat diterbitkan paling lama tiga (3) hari.

Di tempat terpisah, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono mengapresiasi kinerja direktorat metrologi serta direktorat standardisasi dan pengendalian mutu dalam mewujudkan pelayanan publik prima yang bebas dari korupsi.

“Kinerja itu sekaligus mewujudkan konsumen yang berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, yang pada gilirannya mendorong perekonomian nasional karena integritas masyarakat,” ujar Dirjen Veri.

Veri Anggrijono berharap direktorat pimpinan Rusmin Amin mengembangkan kinerjanya dalam mencapai wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui inovasi, kreativitas, dan kolaborasi banyak pihak termasuk pemerintahan daerah mewujudkan tertib ukur nasional.

“Tentunya bisa dijadikan contoh bahwa pada akhirnya tertib ukur mencerminkan budaya jujur,” tutup Dirjen Veri. (*)