Kastara.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya menolak rencana impor beras sebanyak 1 juta ton. Hasto menyebut bumi Nusantara kaya akan aneka rupa bahan makanan dan hortikultura. Seharusnya hal ini membuat pemerintah tidak perlu melakukan impor beras. Itulah sebabnya PDIP secara konsisten menolak impor beras.
Saat memberikan keterangan (22/3), Hasto menerangkan, bahan pangan bukan hanya beras, ada sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, sukun, dan lain-lain. Itulah sebabnya menurut Hasto sejak tahun lalu, PDIP telah memelopori gerakan menanam pendamping beras yang dilakukan seluruh elemen partai, baik struktural partai, eksekutif, dan legislatif partai.
PDIP berpendapat rencana impor beras yang digagas Menteri Perdagangan (Mendag) sama saja mencoreng muka Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya impor beras sama artinya dengan melupakan basis politik Presiden Joko Widodo dan PDIP dari petani. Terlebih Jokowi telah mencanangkan gerakan cinta produk dalam negeri.
Selain itu menurut Hasto, impor beras saat ini sangat tidak tepat mengingat perekonomin nasional sedang tertekan akibat pandemi. Bahkan menurutnya Mendag telah menghambur-hamburkan devisa negara untuk membeli produk yang sebenarnya bisa dihasilkan di dalam negeri. Hasto menegaskan seharusnya dalam kondisi seperti saat ini, sangat penting usaha menghemat devisa negara.
Sebelumnya, penolakan serupa juga disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. Saat memberikan keterangan yang disiarkan melalui kanal TVNU (19/3), Kyai Said mengatakan, rencana impor 1 juta ton beras dari Thailand itu sangat merugikan petani. Padahal mayoritas masyarakat Indonesia adalah petani, termasuk anggota NU.
Kyai Said menambahkan, data dari Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan saat ini sedang surplus beras. Sehingga rencana impor perlu dipertanyakan, apa manfaatnya. Komisaris Utama (Komut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini mencurigai rencana impor beras membawa kepentingan pihak tertentu. Pasalnya rencana tersebut hanya menguntungkan segelintir pihak terrtentu.
Itulah sebabnya, PBNU meminta pemerintah mendahulukan nasib dan kepentingan petani. Menurut Kyai Said, mereka adalah tulang punggung ekonomi bangsa yang seharusnya mendapat prioritas utama. Jika tidak, Kyai Said yakin perekonomian negara akan hancur. (ant)