Kastara.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kememdagri) meminta pemerintah daerah (pemda) bisa memanfaatkan teknologi informasi, untuk memetakan kondisi politik.
Menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Dirjen Polpum) Soedarmo, jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah merupakan mata telinga kepala daerah.
“Pemetaan politik akan menjadi evaluasi terhadap situasi dan kondisi politik yang berkembang dinamis sehingga menjadi bahan deteksi dini terhadap gejolak yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa,” ujar Soedarmo dalam keterangannya, Rabu (23/8).
Soedarmo berharap semua jajaran Kesbangpol mulai dari tingkat provinsi, dan kabupaten/kota sudah siap untuk meng-input data sesuai dengan muatan aplikasi sistem informasi politik dalam negeri.
“Setidaknya pemetaan politik ini akan mengintegrasikan permasalahan yang terkait juga dengan semua bidang di Ditjen Polpum seperti masalah ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi, sosial dan kebudayaan serta konflik sosial. Dari semua itu dibutuhkan kedisiplinan dalam tugas sehingga yang kita kerjakan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Soedarmo. (npm)