Kastara.ID, Tangerang – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberdayaan perempuan penting bagi perekonomian sebuah negara. “Kesetaraan gender tidak hanya penting dari sisi moralitas, keadilan, tetapi juga sangat penting dan relevan dari sisi ekonomi,” tuturnya.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) 2019 dengan tema “Kesetaraan Gender dalam Memperkuat Perekonomian sebuah Bangsa” di ICE, BSD, Tangerang, Rabu (24/4).
Ia mengutip lembaga konsultan internasional McKinsey, apabila suatu negara tidak menciptakan lingkungan yang setara seperti kesetaraan gender maka 12 triliun USD kue ekonomi akan hilang atau kira-kira 16,5% dari total ekonomi global setara 8 kali ekonomi Indonesia.
Kesetaraan gender yang ia tekankan adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan serta political empowerment.
“Tantangan kesejahteraan gender diukur dari gender gap. Indonesia berada di rangking 93. Indikator gender gap ada empat, yaitu pertama partisipasi ekonomi, kedua kesetaraan dan pencapaian pendidikan, ketiga kesehatan serta survivability dan keempat political empowerment atau pemberdayaan politik,” paparnya.
Selain itu, kendala kesempatan yang sama (kesetaraan) dalam bidang ekonomi yang dihadapi perempuan adalah kebanyakan perempuan tidak bisa mengakses modal.
“Banyak perempuan tidak memiliki aset atas nama dirinya seperti rumah, tanah atau mendirikan perusahaan. Itu dari sisi legal barrier atau hambatan dari segi hukum. Selain itu, akses modal juga perlu kapasitas seperti education, skill, dan leadership,” terangnya.
Masalah lainnya yaitu mayoritas di Indonesia, perempuan banyak bekerja di sektor informal serta banyak perempuan dengan kemampuan yang sama dengan laki-laki tetapi digaji lebih rendah.
Menurut Menkeu, level playing field antara laki-laki dan perempuan berbeda karena kondisi biologis perempuan yang ada saatnya ia hamil, melahirkan dan menyusui. Namun, perempuan perlu didukung dengan kebijakan contohnya ketersediaan ruang laktasi dan childcare di kantor. Di Indonesia juga ada cuti melahirkan tapi tetap dibayar. Di Kemenkeu, ada kebijakan parental leave melalui KMK Pengarusutamaan Gender di mana para suami juga bisa cuti 10 hari untuk menemani istrinya yang baru melahirkan.
“Bagaimana membuat lingkungan yang membuat perempuan itu terus produktif, confident, bertanggung jawab dan bisa menuangkan aspirasinya,” jelasnya.
Dalam hal ekonomi juga dibuat kebijakan yang berpihak kepada perempuan seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui program Mekaar, Kemenkeu dengan program UMi (Kredit Ultra Mikro).
Pada gap pendidikan, Pemerintah memberikan Program Keluarga Harapan bagi keluarga miskin agar tidak alasan untuk anak perempuannya tidak bisa sekolah karena alasan ekonomi. Dalam keluarga dan masyarakat, perempuan juga seharusnya bisa didorong agar dapat memilih bidang studi yang didominasi laki-laki seperti matematika dan science karena bidang studi tersebut tidak mengenal gender.
Pada masalah kesehatan, Pemerintah memiliki Jaminan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage) untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi serta BPJS. Selain itu, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bermain dan belajar sesuai usianya. Pemerintah juga berusaha mengatasi masalah stunting atau kurang gizi.
Di bidang politik, Menkeu berpesan agar perempuan lebih berpartisipasi aktif hingga 30% kuota di parlemen juga bisa terpenuhi dan dapat menganalisis isu dengan baik berdasarkan data, fakta yang rasional tidak sekedar karena faktor emosional dalam memilih Presiden dan wakil rakyat.
“Yang terakhir political empowerment. Saya berharap partisipasi perempuan makin tinggi. Melek terhadap isu, membaca data jangan hanya lewat WA grup, membuat pilihan berdasarkan fakta, rasional karena politik adalah power untuk govern,” harapnya.
Menkeu berpesan untuk menanamkan kesetaraan gender sejak dini dengan bersikap gender neutral. Selain itu, juga membiasakan memberi gestur yang setara kepada wanita.
“Tanamkan sejak dini gender neutral, beri anak (laki-laki dan perempuan) kesempatan yang sama. Anda semua punya peranan penting. Apa pun posisi Anda, gunakan sisi champion, afirmasi dan keadilan terutama gesture laki-laki pada perempuan,” pesannya.
Pada sisi organisasi, kebijakan yang dibuat dengan memperhatikan kesetaraan gender dapat memberikan kontribusi dan perspektif yang menyeluruh terhadap sebuah masalah.
“Poinnya kalau organisasi diisi hanya satu jenis makhluk maka dia akan kehilangan pandangan dan kontribusinya dari makhluk lainnya sehingga policy-nya tidak menyeluruh. Kalau lebih diversify maka perspektifnya akan lebih menyeluruh. Oleh karena itu, public policy harus selalu responsif. Laki perempuan seperti sepatu. Kalau haknya tidak sama tinggi, jalannya tidak enak,” pungkasnya. (mar)