Kastara.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan data terkait kasus korupsi sepajang 2004 hingga 2019. Dalam paparan yang disampaikan pada mengikuti Diskusi Interaktif dengan Gubernur Se-Indonesia: Sinergi dan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disiarkan kanal YouTube KPK, Rabu (24/6), Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya mempunyai data daerah atau provinsi mana yang paling banyak tersandung kasus korupsi.
Dalam data yang disampaikan Firli, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus korupsi terbanyak. Pada provinsi yang kini dipimpin Ridwan Kamil itu tercatat pernah terjadi 101 kasus korupsi. Namun secara keseluruhan, korupsi di Jawa Barat bukan yang tertinggi. Firli menyatakan, berdasarkan data KPK justru di pemerintah pusat kasus korupsi kerap terjadi. Selama periode tersebut terjadi 359 kasus korupsi.
Pada peringkat ketiga di duduki oleh Provinsi Jawa Timur dengan 85 kasus, Sumatea Utara 64 kasus, dan DKI Jakarta 61 kasus korupsi.
Dalam kesempatan itu mantan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) ini juga memaparkan jumlah kasus korupsi berdasarkan pelakunya. Firli menyebut, selama periode 2004 hingga 2019 kalangan swasta menjadi pihak yang paling banyak melakukan korupsi dengan 297 kasus. Berikutnya anggota DPR dan DPRD sebanyak 257 kasus dan pimpinan pemerintah daerah, bupati, wali kota dan wakilnya sebanyak 119 kasus.
Kepala lembaga dan kementerian yang pernah melakukan korupsi sebanyak 28 kasus. Sedangkan gubernur yang pernah menjadi pesakitan lembaga anti rasuah itu tercatat sebanyak 21 orang. Firli menyebut, secara total terdapat 1.152 pihak yang terjerat kasus korupsi. Mantan sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri ini berharap jumlah kasus tidak bertambah lagi.
Firli menegaskan, pihaknya tidak bangga bisa menangkap gubernur, bupati atau pejabat lain. Justru KPK merasa sedih lantaran masih banyak pejabat yang melakukan tindakan tercela itu. Firli menegaskan, setiap perbuatan korupsi pasti akan memperoleh tindakan dan sanksi tegas. Terlebih saat Indonesia tengah dilanda pandemic Covid-19.
Berikut rincian kasus yang ditangani KPK berdasarkan pelaku selama kurun 2004-2019:
Berikut data yang ditampilkan oleh Firli:
Pemerintah Pusat (359 kasus)
Jawa Barat (101 kasus)
Jawa Timur (85 kasus)
Sumatera Utara (64 kasus)
DKI Jakarta (61 kasus)
Riau dan Kepulauan Riau (51 kasus)
Jawa Tengah (49 kasus)
Lampung (30 kasus).
Banten (24 kasus)
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, Papua (22 kasus)
Rincian kasus yang ditangani KPK berdasarkan pelaku selama kurun 2004-2019:
Swasta: 297 orang
Anggota legislatif (DPRD dan DPR): 257 orang
Pejabat Eselon I, II, III, dan IV: 225 orang
Wali Kota/Bupati dan wakil: 119 orang
Kepala Lembaga/Kementerian: 28 orang
Hakim: 22 orang
Gubernur: 21 orang
Pengacara: 12 orang
Jaksa: 10 orang
Komisioner: 7 orang
Korporasi: 6 orang
Duta Besar: 4 orang
Polisi: 2 orang
Lain-lain: 142 orang. (ant)