Kastara.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2019 untuk kategori provinsi terbaik pengendalian inflasi di wilayah Jawa dan Bali.
Penghargaan ini diperoleh atas keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga laju inflasi Ibukota pada tahun 2018. Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan ini kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang berlangsung di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
“Alhamdulilah kami di DKI menyampaikan terima kasih dan apresiasi bahwa TPID DKI mendapatkan penghargaan sebagai TPID terbaik, ini adalah sebuah kerja kolektif semua terlibat dan Pemprov DKI, BI kemudian juga dengan BUMD kita yang bekerja hand in hand,” terang Gubernur Anies usai menerima penghargaan, seperti dikutip dari Siaran Pers PPID Pemprov DKI Jakarta, Kamis (25/7).
Menurut Anies kunci keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga laju inflasi terletak pada perencanaan yang matang dalam mengendalikan harga. Peran komunikasi yang baik dalam proses pendistribusian juga dibutuhkan agar pasokan kebutuhan terpenuhi dengan baik.
“Kata kuncinya adalah perencanaan yang matang dalam pengendalian harga, antisipasi atas kebutuhan sekaligus memastikan pasokan kebutuhan itu terpenuhi dengan baik, serta distribusi baik dan komunikasinya baik antar jajaran,” tambahnya.
Anies juga menekankan peran sistematis Pemprov DKI Jakarta dalam merumuskan kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas utama. Antisipasi ketersediaan juga telah dipasok oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Tiga BUMD kita, Pasar Jaya, Tjipinang FS, dan Dharma Jaya termasuk yang sangat efektif dalam memastikan suplai kebutuhan pokok Jakarta,” ungkap Gubernur Anies.
Selain itu yang tak kalah penting adalah keterbukaan Pemprov DKI Jakarta dalam menjalin kerja sama dengan daerah-daerah lain. Hal itu membuat harga-harga kebutuhan pokok di Ibu Kota stabil dan kebutuhan warga terpenuhi secara merata.
“Misalnya kita secara khusus memiliki kerja sama dengan daerah untuk pasokan komoditas tertentu contohnya telur dari Blitar. Dengan adanya kerja sama seperti itu, maka ini bisa memastikan adanya suplai yang tidak terganggu,” tandasnya. (hop)