Kastara.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan, dirinya kurang sepakat dengan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengalokasikan anggaran untuk tunjangan pulsa bagi pegawai negeri sipil (PNS) di masa kerja dari rumah atau work from home.
Hal tersebut lantaran, masih banyak hal yang perlu diprioritaskan di masa pandemi. Contohnya, banyak siswa kesulitan belajar secara daring karena orang tua tak mampu membeli paket internet.
“Selain ASN/PNS masih banyak kelompok masyarakat yang memerlukan biaya untuk pulsa, yakni para siswa dan orang tua siswa dari kelompok masyarakat yang tidak mampu untuk kebutuhan belajar jarak jauh,” kata Sodik seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (25/8).
Selain itu, kata Sodik, banyak kalangan masyarakat yang kesulitan di tengah pandemi. Banyak pekerja yang terkena PHK dan harus kehilangan penghasilannya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani berencana mengadakan tunjangan pulsa bagi PNS sebesar Rp 150 ribu per bulan. Anggaran ini berasal dari hasil refocusing dan relokasi anggaran dalam rangka penanganan Covid-19.
Kebijakan itu ditujukan untuk memfasilitasi kerja PNS yang lebih banyak rapat online selama pandemi. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu menyebut kebijakan ini dalam kajian untuk diterapkan bagi PNS di luar Kemenkeu. (rso)