Kastara.ID, Depok – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok menargetkan 10 persen dari total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) graduasi atau keluar dari zona kemiskinan setiap tahunnya. Saat ini jumlah KPM peserta PKH di Kota Depok sebanyak 31.430 keluarga.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Depok, Tri Redjeki Handayani mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya melakukan berbagai upaya. Antara lain peningkatan kapasitas dan mutu pendamping PKH.
“Sebab peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (pendamping) PKH merupakan kunci untuk bisa membimbing KPM agar semakin banyak yang graduasi. Selama Kuartal I-II/2021, sebanyak 3.324 KPM-PKH dinyatakan telah mencapai graduasi di Depok,” katanya seperti dilansir laman resmi Pemkot Depok (24/8).
Dikatakanya, saat ini total pendamping PKH saat ini berjumlah 98 orang. Dengan demikian, pembinaan kepada KPM dapat lebih proporsional.
“Pembinaan kepada KPM itu dengan peningkatan kualitas modul Family Development Session (FDS). FDS merupakan upaya persuasif yang dilakukan 12-15 kali dalam sebulan. Setiap satu pendamping berkewajiban membina 350 KPM.,” jelasnya.
Terkait graduasi, ia merinci ada dua jenis graduasi yang terjadi di PKH, yaitu graduasi secara mandiri sejahtera dan alamiah. Graduasi secara mandiri sejahtera merupakan KPM yang secara sukarela mengundurkan diri dari penerima bantuan PKH. Hal ini biasanya disebabkan taraf perekonomian mereka sudah mulai membaik.
“Kemudian, graduasi secara alamiah adalah mereka yang sudah tidak mempunyai lagi unsur penerima, misalnya KPM yang awalnya menerima bantuan karena ada unsur pendidikan. Namun pada perjalanannya anak-anak mereka sudah menyelesaikan masa sekolah,” terangnya.
Dia menjelaskan, kepesertaan KPM-PKH yang telah graduasi akan digantikan oleh masyarakat prasejahtera lainnya. Itu guna memberi perlindungan kepada keluarga miskin yang masih membutuhkan bantuan pemerintah.
“KPM yang memutuskan untuk mengambil Graduasi secara mandiri sejahtera, akan mendapatkan program bantuan permodalan usaha. Bantuan itu dari Kementerian Sosial walau belum seluruhnya, dan itu pernah diberikan pada 2020,” tutupnya. (dha)