Beranda Headline Berita Dibutuhkan Penegakan Hukum Terkait ‘Physical Distancing’

Dibutuhkan Penegakan Hukum Terkait ‘Physical Distancing’

Kastara.ID, Jakarta – Kebijakan physical distancing atau jaga jarak untuk mencegah virus Corona (Covid-19) membutuhkan penegakan hukum yang tegas. Ini penting dilakukan untuk menekan wabah Corona di sejumlah wilayah Indonesia. Kampanye jaga jarak ini harus dipahami masyarakat sebagai langkah pencegahan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan hal ini, Kamis (26/3). “Penegakan hukum harus dilakukan kepada warga, komunitas, atau pimpinan kelompok tertentu yang tidak jalankan kebijakan ini,” ucap Melki, sapaan akrab politisi Partai Golkar itu.

Seperti diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia sangat cepat perkembangannya. Saat ini sudah 700 lebih kasus pasien Corona di Indonesia. Kebijakan pencegahan Covid-19, dikatakan Melki, memang butuh kepatuhan masyarakat. Ia menilai, seruan jaga jarak sejauh ini relatif sudah dipatuhi masyarakat.

Kepatuhan itu setidaknya sudah dijalankan oleh dunia pendidikan dan rumah-rumah ibadah. Namun, belum berjalan baik di sektor pekerja swasta. “Butuh penegakan hukum dan kesadaran semua pihak untuk jalankan ini,” pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II tersebut. (rso)

- Advertisement -

TERBARU

Pasien Positif Bertambah 181 Orang, Masyarakat Diminta Pakai Masker

Kastara.ID, Jakarta - Pasien Covid-19 yang sembuh hari ini, Ahad (5/4), bertambah 14 orang sehingga total pasien sembuh ada 164 orang. Untuk mencegah penularan...