Kastara.ID, Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya dapat diperuntukkan memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat. Sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan dapat bermanfaat bagi kehidupan setiap individu selama masih merebaknya wabah global COVID-19.
“APBD jangan di ecer-ecer. Harus dilihat betul-betul untuk keperluan apa saja,” kata Presiden Joko Widodo ketika Meresmikan Pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Istana Negara, Jumat (26/3).
Diperlukan konsolidasi anggaran yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan lintas instansi pemerintah daerah. Tujuannya, anggaran yang disalurkan dalam bentuk program kerja dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penduduk di wilayah terkait.
Tetapkan kebutuhan anggaran sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat yang tinggal di sana. Dengan begitu, setiap pengeluaran dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat saat ini.
“Sekarang buka secara detil dan cek secara detil ke mana larinya anggaran tersebut,” imbuhnya.
Ia menyarankan, konsentrasikan sebanyak 70 persen APBD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah wabah global saat ini. Adanya fokus anggaran tersebut, dipercaya akan membantu masyarakat tetap produktif di tengah dampak wabah di atas.
Anggaran tersebut, harus mampu menggapai masyarakat yang berada di tingkat desa atau kampung. Sehingga penduduk merasakan dampak gelontoran anggaran pemerintah daerah pada setiap waktu ke depan.
Lakukan dengan konsep uang mengikuti program atau money follow program yang saat ini dinilai baik. Melakukan konsep ini akan membuat alur anggaran dapat tertib sesuai dengan perencanaan yang dilakukan.
“Arahkan ke kampung dan desa semuanya berikan anggaran itu. Jangan disebar merata kepada dinas-dinas,” tuturnya.
Presiden yakin, sasaran anggaran yang diorioritaskan kepada masyarakat di tingkat desa atau kampung akan membuah hasil yang manis. Maksudnya, dapat menghasilkan berbagai pembangunan baik itu fisik maupun peningkatan kapasitas diri penduduk.
“Skala prioritas yang dibiayai sepenuhnya untuk menghasilkan produk yang benar-benar ada manfaatnya secara langsung untuk rakyat,” pungkasnya. (ant)