Kastara.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya akan segera melakukan reshuffle. Indikasinya, ia mulai jengkel dan menyindir Mentan dan Menkes soal impor, termasuk Menteri BUMN.
Demikian diutarakan M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta kepada Kastara.ID, Sabtu (26/3) pagi.
“Jokowi sebetulnya tak perlu marah, apalagi menyindir menterinya di depan umum, hanya untuk me-reshuffle. Sebab, sebagai presiden tak baik bila menunjukkan amarah dan menyindir pembantunya di hadapan rakyatnya,” ungkap Jamil.
Menurutnya, pemimpin seharusnya mampu mengendalikan amarah di depan umum. Pemimpin yang tak mampu mengendalikan amarahnya akan menurunkan wibawanya sendirinya.
“Apalagi soal reshuffle, itu menjadi hak prerogatif presiden. Karena itu, tak sepatutnya amarah dan menyindir pembantunya dikaitkan dengan reshuffle,” imbuh Jamil yang juga mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Kalau presiden menilai kinerja pembantunya rendah, maka langsung saja reshuffle tanpa terlebih dahulu mempermalukannya di depan umum. Dengan begitu, presiden mengangkat menteri dengan baik dan memberhentikannya juga dengan cara baik.
“Lagi pula, kalau reshuffle terlalu sering, orang akan bertanya, yang salah presidennya atau menterinya. Karena bisa saja seleksi menteri yang tidak ketat, sehingga kualitasnya memang tak layak menjadi menteri. Kalau ini yang terjadi, tentu yang salah bukan sang menteri, tapi justru yang memilihnya,” paparnya.
“Tapi ada juga kemungkinan kualitas menteri cukup handal. Hanya saja arahan terhadapnya yang tak jelas, sehingga sang menteri tak dapat bekerja maksimal,” pungkasnya. (dwi)