Kastara.ID, Jakarta – Sulit memahami hasil survei Puspoll Indonesia yang menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) partai paling bersih. Sebab, kita sering membaca atau menonton media yang menginformasikan kader PDIP yang tersandung korupsi.
Demikian diutarakan Pengamat Komunikasi Politik Unicersitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID di Jakarta, Rabu (26/5).
Jamil pun menyebut saja nama Juliari P Batubara saat menjadi Menteri Sosial jadi tersangka korupsi. Begitu juga Nurdin Abdullah Gubernur Sulawesi Selatan, Wenny Bukano Bupati Banggai Laut juga mengalami hal yang sama.
“Itu hanya contoh kader PDIP yang terjerat kasus korupsi. Tentu masih banyak lagi kadernya yang berurusan dengan KPK,” ungkapnya.
Penulis buku Riset Kehumasan ini menyoroti hasil survei Puspoll yang sangat layak dipertanyakan. Sebab, antara hasil survei dengan realitas sangat bertolak belakang.
“Hasil survei semacam ini tentu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei. Bahkan masyarakat akan memandang sebelah mata terhadap hasil survei,” ungkap mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Hal itu tentu tidak menguntungkan bagi perkembangan survei di tanah air. Masyarakat menilai survei hanya dijadikan pembenaran bagi pihak yang memesan penelitian.
“Karena itu, Puspoll tampaknya perlu lebih cermat dalam melihat hasil surveinya. Jangan sampai kredibilitasnya terjun payung hanya karena ceroboh menyampaikan temuannya,” tandas pengajar Metode Penelitian Komunikasi ini.
Prinsip objektivitas seyogyanya tak boleh ditawar-tawar. Hanya dengan objektivitasnya, survei dapat menunjukkan kebenaran ilmiah.
“Kalau prinsip itu dipegang teguh semua lembaga survei dan taat azas dengan prinsip survei, barulah hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil survei inilah yang dapat dijadikan panduan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan,” pungkas Jamil. (jie)