Kastara.ID, Jakarta – Sektor kelautan dan perikanan merupakan industri strategis yang berperan memenuhi kebutuhan protein 260 juta masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan produksi perikanan. Salah satunya dengan mengombinasikan kekuatan seluruh stakeholders, termasuk penyuluh perikanan swadaya.
Sejalan dengan itu, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan (Puslatluh) KP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyuluh (Rakorluh) Perikanan Swadaya Tahun 2020 pada Kamis (25/6).
Bertemakan “Optimalisasi Penyuluh Perikanan Swadaya dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan”, Rakorluh dilakukan melalui media daring Zoom Meeting dan disiarkan melalui video streaming Youtube.
Hadir sebagai narasumber Kepala BRSDM Sjarief Widjaja, Kepala Puslatluh KP Lilly Aprilya Pregiwati, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Makmur Marbun, Kepala BRPBAPPP Maros Indra Jaya, Ketua Forkomnas P2MKP Deni Rusmawan, dan Sekjen Forkomnas P2MKP Sri Sulastri.
Tercatat 1.600 peserta dari berbagai unsur pun turut bergabung. Beberapa di antaranya perwakilan dinas yang membidangi urusan perikanan kabupaten/kota, Koordinator Penyuluh Perikanan kab/kota, Perwakilan P2MKP, Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI), Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), dan perwakilan kelompok pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.
Rakorluh terselenggara guna meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam pembinaan penyuluh perikanan, menyamakan persepsi dalam pengukuhan dan pembinaan penyuluh perikanan swadaya, serta meningkatkan kiprah penyuluh perikanan swadaya dalam pembangunan kelautan dan perikanan.
Penyuluh swadaya adalah pelaku usaha yang berhasil dalam usahanya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Keberadaannya kemudian dikukuhkan oleh KKP untuk memenuhi kebutuhan tenaga penyuluh perikanan di Indonesia. Penyuluh swadaya bergerak baik secara perorangan ataupun dengan mendirikan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP).
“Saat ini, berdasarkan data per Juni 2020, KKP memiliki 4.650 orang Penyuluh Perikanan PNS dan PPB. Dengan adanya penyuluh swadaya diharapkan dapat membantu memenuhi kekurangan penyuluh,” terang Sjarief.
Berinteraksi langsung dengan masyarakat di berbagai daerah, penyuluh swadaya memiliki peran penting untuk menggerakkan para pelaku utama. Untuk itu, Kepala BRSDM Sjarief Widjaja mengajak penyuluh swadaya untuk berperan aktif meningkatkan produksi perikanan.
“Mari kita aktifkan kembali teman-teman penyuluh swadaya yang pada tahun 2012-2013 tercatat berjumlah 11.000 orang. Kita jadikan penyuluh swadaya sebagai kekuatan nasional serta motor penggerak perekonomian para pelaku pelaku utama serta perikanan di Indonesia,” ujarnya.
Sjarief mengatakan, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Namun saat ini pemanfaatannya belum optimal. “Indonesia merupakan negara dengan panjang garis pantai terbesar kedua di dunia setelah Kanada. Namun menurut laporan, baru 10 persen wilayah yang termanfaatkan,” ungkapnya.
Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Sjarief mengajak para penyuluh swadaya mengembangan kawasan terpadu dengan mengolaborasikan inovasi, hasil riset, dan teknologi. Contohnya pengembangan kawasan terpadu di Maros, Sulawesi Selatan mengusung Inovasi Teknologi Adaptif Perikanan Mina Padi Air Payau (Intan-AP) padi udang windu (Pandu).
“Kita kombinasikan teknologi terbaru, program pemerintah untuk intensifikasi budidaya dan beberapa produk-produk lain, niat, persepsi, dan langkah dari semua pelaku utama, termasuk penyuluh,” tambahnya.
Dengan adanya pendampingan dari penyuluh PNS, penyuluh bantu, serta penyuluh swadaya yang tersebar di seluruh nusantara, Sjarief berharap transformasi masyarakat kelautan dan perikanan dapat terwujud. Seluruh pelaku usaha dan UMKM yang sebelumnya masih melakukan usaha secara tradisional diharapkan bisa menjadi pelaku usaha yang terampil, sadar teknologi, mampu merintis start-up, dan menghasilkan usaha jasa bernilai tinggi.
Menutup sambutannya, Sjarief berharap agar Rakorluh ini menghasilkan ide-ide baru dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan ke depan. “Mudah-mudahan semua bisa terjaring, bisnis perikanan jadi lebih baik, ketahanan pangan masyarakat terjamin,” tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Puslatluh KP Lilly Aprilya Pregiwati mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan penyuluhan swadaya selama ini, mulai dari pemerintah pusat, daerah, dinas, kabupaten, lurah, serta perangkat perangkat pemerintah lainnya.
Menurutnya, penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Tujuannya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
“Untuk itu, perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, baik di pusat maupun daerah,” ucap Lilly.
Menanggapi hal itu, Direktur FKKPD Ditjen Otda Kemendagri Makmur Marbun menuturkan bahwa pihaknya mendukung adanya sinergi pusat dan daerah dalam pembinaan penyuluh perikanan. Begitu juga dalam hal hubungan kerja, baik antara penyuluh perikanan, penyuluh perikanan swadaya dengan cabang dinas/UPTD, maupun antara penyuluh perikanan swadaya dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan.
“Hubungan kerja penyuluh perikanan swadaya dengan penyuluh perikanan PNS terlaksana dengan penyusunan program dan materi penyuluhan perikanan serta memecahkan masalah dalam pengembangan usaha minabisnis yang ada di wilayah kerjanya,” jelas Makmur.
Sementara itu, hubungan kerja penyuluh perikanan swadaya dengan cabang dinas/UPTD yang menangani penyuluh perikanan, dapat berupa konsultasi metodologi penyuluhan perikanan (materi, metode, dan media) yang bersifat kebijakan maupun teknis usaha minabisnis. Selain itu, kerja sama atau kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha minabisnis pelaku utama.
“Sedangkan untuk hubungan kerja penyuluh perikanan swadaya dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan, dapat berupa konsultasi materi-materi teknis usaha minabisnis dan menyelaraskan serta mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan perikanan,” terang Makmur. (wepe)