Kastara.ID, Jakarta – Bacapres PDIP Ganjar Pranowo menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk menyampaikan keluhan pedagang pasar di Jakarta Utara mengenai mahalnya retribusi parkir.
“Ganjar itu baru bacapres, karena itu ia tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Bukan kapasitasnya untuk menyampaikan persoalan mahalnya retribusi parkir,” ungkap Pengamat Komunikasi Politik M Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID, Senin (26/6) siang.
Menurut penganat yang biasa disapa Jamil ini, hanya presiden yang punya kapasitas dan kewenangan melakukan hal itu. Presiden dapat meminta langsung kepada gubernur untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Jadi, Ganjar seharusnya tahu diri batas kewenangan yang dimiliki bacapres. Apalagi gubernur itu bukan bawahannya, yang seenaknya ingin mengaturnya,” tandas Jamil.
Menurutnya, lebih baik Ganjar mengurus Jawa Tengah yang masih banyak persoalan. Kemiskinan di Jawa Tengah yang masih tinggi perlu diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir.
“Selain itu, Ganjar perlu fokus untuk mengatasi stunting. Hal itu perlu dilakukan agar target 14 persen tercapai pada tahun 2024,” ungkap pengamat dari Universitas Esa Unggul Jakarta ini.
Jamil juga melihat bahwa persoalan banjir juga masih PR bagi Ganjar. Karena itu, Ganjar harus menanganinya agar Jawa Tengah terbebas banjir.
“Hal itu lebih baik dilakukan Ganjar agar ia tak punya utang janji di Jawa Tengah. Sebab utang janji itu sangat berat dan akan terus ditagih warga Jawa Tengah,” tandas Jamil.
Jadi, Ganjar tak perlu cawe-cawe ngurusin daerah lain. “Apalagi wilayah yang dipimpinnya masih banyak masalah. Karena itu, Ganjar harus lebih mengedepankan etika politik daripada nafsu untuk berkuasa,” pungkas Jamil. (dwi)