Kastara.ID, Jakarta – Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) membutuhkan juru bicara (jubir) baru untuk menggantikan Fadjroel Rachman yang telah dilantik menjadi duta besar.
“Tentu sulit menentukan siapa yang pas menggantikan Fadjroel Rachman sebagai jubir presiden. Sebab, sebagai jubir ia harus dapat mewakili sosok Presiden Jokowi dan memahami seluk beluk kepresidenan,” ungkap M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta yang diutarakannya kepada Kastara.ID, Selasa (26/10).
Dua hal itu mutlak dipenuhi karena peranan jubir untuk mewakili Presiden Jokowi dan lembaga kepresidenan. “Jubir presiden itu orang yang diberi tanggung jawab untuk menerangkan kegiatan-kegiatan presiden dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lembaga kepresidenan,” jelas pengamat yang kerap disapa Jamil ini.
Menurut Jamil, jubir presiden harus mampu menyampaikan aktivitas dan kebijakan presiden dengan tepat dan detail, termasuk situasi, kondisi, dan latar belakangnya. Semua itu disampaikan secara lugas dan jelas sehingga mudah dipahami oleh objek yang meminta keterangan.
“Untuk memenuhi kriteria tersebut, tentu sosok Fadli Zon atau Fahri Hamzah kurang pas. Sebab, Fadli Zon atau Fahri Hamzah memang sangat memahami lembaga kepresidenan, namun tipikal mereka sangat berbeda dengan Presiden Jokowi,” tandas Jamil.
Langgam berkomunikasi Fadli Zon dan Fahri Hamzah juga dinilai sangat kontras dengan Jokowi. Fadli Zon atau Fahri Hamzah berkomunikasi cenderung direct, sementara Jokowi lebih indirect.
Jadi, sebaiknya Presiden Jokowi mengambil jubir yang berlatar komunikasi (komunikolog) yang memang menguasai komunikasi politik. “Mereka ini selain menguasai teknik berkomunikasi, juga memahami kelembagaan kepresidenan. Hanya saja tinggal dicari sosok yang tipikalnya mendekati tipikal Presiden Jokowi,” jelas Jamil yang juga mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Berdasarkan kriteria itulah sebaiknya Jokowi memilih jubirnya. “Kalau itu dapat dipenuhi, maka jubir akan dapat mewakili tipikal Jokowi serta mumpuni dalam menyampaikan aktivitas presiden dan kebijakannya,” pungkasnya. (dwi)