Kastara.ID, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jatim dan Kabupaten Mojokerto serta akademisi Universitas Airlangga dan Institut Tekonologi Surabaya (ITS) menyiapkan solusi bagi masyarakat Desa Bangun di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, agar tetap mendapat penghasilan dengan tidak mengolah sampah impor lagi.
Desa Bangun sempat menjadi sorotan pada lebih dari setahun lalu karena warganya melakukan usaha pilah sampah sisa impor dari pabrik kertas. Kini lokasi permukiman warga Desa Bangun sudah terlihat jauh lebih bersih setelah warga tidak melakukan usaha pilah sampah impor.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa masyarakat Desa Bangun tetap memerlukan akses untuk kesejahteraannya. Oleh karena itu, pemerintah dipastikan segera membantu fasilitasi dan mendorong langkah-langkah agar masyarakat tetap produktif.
“Hari ini saya sudah melihat kondisinya di lapangan. KLHK segera konsolidasikan langkah-langkah yang bisa dilakukan, khususnya di bidang LHK. Akan terus kita intensifkan, agar masyarakat dapat bangkit perekonomiannya,” kata Menteri Siti dalam keterangan resmi kunjungan kerja ke Desa Bangun, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang diterima Sabtu (27/2).
Pada kunjungan kerjanya, Menteri Siti didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto, Staf Khusus Menteri LHK, Penasihat Senior Menteri LHK, Direktur Pengelolaan Sampah, dan pimpinan UPT KLHK Provinsi Jawa Timur. Turut hadir Plt. Bupati Mojokerto, Forpika Mojokerto, dan perangkat desa.
Menteri Siti menegaskan, beberapa langkah yang secara nyata bisa dilakukan segera adalah menyiapkan Fasilitas Pusat Daur Ulang yang akan menyerap tenaga kerja. Juga menyiapkan masyarakat membangun Bank Sampah bagi lebih kurang 800-1.000 KK.
“Saya minta dirjen kaji bersama akademisi, mungkin perlu dibangun sebanyak tiga sampai dengan empat unit bank sampah, juga budidaya magot. Dan segera saja minggu depan Bu Dirjen bicara dengan Pak Kades untuk bisa menyertakan pelatihan virtual yang akan dilaksanakan minggu depan. Kita harus bekerja cepat untuk masyarakat, sesuai arahan Bapak Presiden,” jelas Menteri Siti.
Dia juga melakukan observasi wilayah untuk pengembangan usaha produktif masyarakat yang lainnya seperti ekowisata fishing farm, budidaya ikan lele, dan lain-lain bersama Plt Bupati dan Kepala Desa. Lokasi desa ini dinilai sangat strategis dan bisa menjadi Desa Pusat Pertumbuhan, karena dia berada betul-betul di wilayah kota atau urbanized rural.
“Saya minta Dirjen PSKL pada konteks kemitraan lingkungan juga bisa mengambil peran dukungan fasilitasi. Saya juga minta Dirjen PSLB3 untuk coba dilihat peluang CSR. Karena desa ini lokasinya di tepi kota, maka tentu nanti juga dibarengi penghijauan tanaman pohon yang bermanfaat,” tutur dia.
Kepala Desa Bangun Dedik Isharianto menyambut baik dan mendukung langkah-langkah yang akan diambil KLHK dengan mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan tanah bengkok desa untuk pengembangan kegiatan produktif masyarakat.
Dedik mengungkapkan, di wilayahnya hanya pengepul yang masih beroperasi sampah dari lokal, sebanyak enam pengepul sampah plastik dan tiga pengepul kertas dan kardus.
Menteri Siti mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kesejahteraan masyarakat semakin kuat dan jelas, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kegiatan masyarakat dinilai semakin dimudahkan, seperti pendirian koperasi dan pemerintah juga mempunyai kebijakan khusus untuk pembangunan desa.
“Dari Desa Bangun ini, kita dapat memetik pelajaran yang menguatkan kebijakan nasional bahwa sampah harus menjadi bahan baku yang bernilai,” imbuh Menteri LHK.
Setelah dari Desa Bangun, Menteri Siti juga melakukan kunjungan lapangan ke situs arkeologis dan antropologis Trowulan dan Kumitir di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. (ant)