Kastara.ID, Jakarta – Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta bersama Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) mengadakan pertemuan untuk memberikan pembekalan bagi 15 petani milenial calon pengurus Jaringan Pertanian Nasional (JPN) Provinsi DKI Jakarta.
Pertemuan ini merupakan salah satu bentuk upaya sosialisasi kepada calon pengurus terhadap program-program dalam JPN sekaligus sebagai wadah silaturahmi.
Kepala BBUSKP, Sriyanto mengatakan, pembentukan JPN ini bertujuan sebagai fasilitator bagi para petani untuk terhimpun dalam suatu organisasi.
“Ini dapat memudahkan dalam melakukan pemasaran, terutama dalam kegiatan ekspor,” ujarnya (26/9).
Sementara Kepala Bidang Pertanian DKPKP sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Dinas KPKP, Mujiati menuturkan, pembentukan JPN ini merupakan suatu kesempatan bagi para petani millenial untuk berkontribusi dalam meningkatkan hasil produksi pertanian serta dapat menjadi peluang dalam meraih pasar ekspor.
“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat mendorong para petani milenial untuk melihat potensi yang ada di Jakarta dan juga peluang pasar secara luas,” terangnya.
Sementara salah seorang calon pengurus JPN Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Fahrizal berharap, kegiatan ini merupakan awal dari para petani milenial untuk bisa lebih menjalin kolaborasi dan meningkatkan kompetensi untuk melakukan ekspor.
“Semoga para pelaku pertanian perkotaan di Jakarta, khususnya para generasi muda bisa semakin maju dan melahirkan banyak inovasi,” tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut peserta diberikan sosialisasi berupa video cara mengakses aplikasi iMace guna menyediakan informasi mengenai berbagai jenis komoditas pertanian unggulan ekspor di masing-masing daerah, informasi negara tujuan, serta tren volume ekspor.
Pengurus JPN nantinya akan dijadikan koordinator untuk memberdayakan potensi daerah untuk mempercepat ekspor dan menumbuhkembangkan generasi muda dalam mengembangkan pertanian.
Rencananya, pengurus JPN akan dilantik pada Oktober 2021 secara virtual oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo. (hop)