Kota Depok

Kastara.ID, Depok – Pasangan calon (Paslon) wali-wakil wali kota Depok, Pradi Supriatna-Afifah Alia, telah menyiapkan sederat program yang berpihak pada kepentingan masyarakat di kota ini. Salah satu ide yang dicetuskan pasangan ini adalah program Rukun Warga (RW) membangun.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hamzah menjelaskan, RW membangun adalah satu dari sekian banyak program unggulan Pradi-Afifah. Nantinya, dalam rancangan paslon nomor urut satu itu, masing-masing RW bakal mendapat anggaran sebesar Rp 500 juta/tahun.

“Prosesnya tidak jauh beda dengan Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan),” katanya seperti dilansir pradiafifah.com (26/11).

Yang membedakan, ucap Hamzah, otoritas pengusulan ada di RW. “Selama ini sejatinya banyak RW yang berkeluh kesah ketika mereka usulkan di Musrenbang di kelurahan banyak yang tidak terealisasi,” imbuhnya.

Menurutnya, usulan antara 12 RW yang ada di satu kelurahan, dengan 15 RW yang berada di satu kelurahan lainnya selama ini tidak berlandaskan rasa keadilan.

“Padahal di mana kelurahan yang RW-nya lebih banyak tentu lebih banyak menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) karena PBB-nya lebih banyak, tapi intervensi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)-nya tidak mengena di kelurahan yang RW-nya banyak,” tandasnya.

Maka, kata Hamzah, otoritas nanti ada di RW tapi tidak serta merta bantuan tersebut diserahkan ke pengurus RW. Tetap dalam mekanismenya diserahkan ke hukum yang berjalan. Bentuknya nanti berupa lelang atau penunjukan, yang dilakukan oleh dinas terkait.

“Kalau kita berikan langsung ke RW-kan ada kekhawatiran, kan pertanggungjawaban uang rakyat,” katanya.

RW mengusulkan program yang nanti akan diakomodir dalam Musrenbang. “Kuotanya Rp 500 juta, baik fisik maupun nonfisik. Tetap ya diusulkan dalam bentuk program, proposal,” jelasnya.

Hamzah menilai, program ini akan efektif karena selain tepat sasaran juga memiliki rasa keadilan. “Maka setiap tahun di RW pasti ada pembangunan,” katanya.

Bahkan, kata politikus Gerindra itu, jika dalam implementasinya nanti ada RW yang menyerap anggaran dengan cara tepat demi pembangunan di lingkungannya, maka akan mendapat reward.

“Pemerintah harus memberi reward kepada RW-RW yang peduli pembangunan di lingkungannya, bagaimana kondisi jalannya, drainasenya, rumah kumuhnya, bagaimana posyandunya, itu dilihat. Ini percontohan pembangunan merata di kota-kota lain,” pungkasnya. (lan)