Kastara.ID, Jakarta – Peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Ahsin Aligory mengatakan, sebanyak 91 persen yang dirumahkan karena Covid-19 tidak ikut program Kartu Prakerja.
Survei tersebut dilakukan pada Juni hingga Agustus 2020 dengan 346 responden berstatus karyawan dan wirausahawan. Sampel survei berusia angkatan kerja yang tersebar di 12 provinsi, berfokus di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
“Ini salah satu temuan kita bahwa peserta yang dirumahkan banyak yang belum mengikuti program Prakerja,” kata Ahsin (26/11).
Lebih lanjut, sebagian besar peserta program Kartu Prakerja merupakan karyawan atau 59 persen dari total peserta. Sementara sisanya 41 persen adalah wirausaha.
Responden karyawan yang mengikuti program Kartu Prakerja menyatakan bahwa program sangat berbeda dengan program pelatihan yang pernah mereka dapatkan sebelumnya.
Ahsin menambahkan bahwa topik pelatihan yang ditawarkan terbilang sangat dasar dan bisa didapatkan secara cuma-cuma di dunia maya seperti pelatihan bahasa Inggris dasar, administrasi dan sekretaris, teknik menjual apapun, sukses bisnis online shop, hingga hingga teknik melamar pekerjaan dan teknik wawancara kerja.
“Hal tersebut jauh berbeda dengan kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) yang memiliki desain pelatihan berbasis kompetensi. Bahkan BLK kini telah berspesialisasi pada jenis ketrampilan kerja yang spesifik,” ungkap Ahsin.
Ia mencontohkan beberapa BLK yang memiliki spesialisasi keterampilan kerja yang spesifik, seperti Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi yang berfokus sebagai pusat kejuruan elektronika dan teknologi informasi.
Lalu BBPLK Medan sebagai pusat kejuruan pariwisata, dan BBPLK Semarang sebagai pusat kejuruan fashion/garmen.
Berdasarkan data yang dihimpun IDEAS, sepanjang 2017-2019 pemerintah telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas di lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia.
“Dengan desain Kartu Prakerja, anggaran Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan daring hanya akan mengalir ke delapan platform digital. Bila dialihkan untuk ekspansi pembangunan BLK Komunitas baru, anggaran Rp 5,6 triliun ini akan mengalir ke setidaknya 5.600 Pondok Pesantren, Seminari, Dhammasekha, dan Pasraman di seluruh pelosok tanah air,” pungkasnya. (ant)