Kastara.ID, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memberikan klarifikasi terkait penilaian penanganan COVID-19 di DKI Jakarta.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indikator Risiko digunakan sebagai analisa internal di Kemenkes RI, bukan penilaian kinerja provinsi, kabupaten, dan kota. Indikator Risiko digunakan sebagai analisa internal untuk melihat laju penularan pandemi dan persiapan menghadapi lonjakan kasus COVID-19 pascalibur Lebaran.
“Indikator Risiko digunakan sebagai acuan bagi Kementerian Kesehatan dalam merespons kesiapan masing-masing provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja, apalagi penilaian kinerja di salah satu provinsi yang terbaik yang sudah melakukan hal-hal paling baik,” tandas Budi, Jumat (28/5).
Budi menjelaskan, Kemenkes RI juga masih mendalami faktor-faktor lain untuk memperbaiki respons, intervensi, kebijakan, atau program yang bisa dilakukan mengatasi pandemi COVID-19 ini berdasarkan pengalaman sebelumnya.
“Semua negara dan organisasi di seluruh dunia masih terus melakukan modifikasi-modifikasi, kebijakan, dan intervensi untuk mencari mana yang paling pas mengatasi pandemi. Itu sebabnya, kajian-kajian mengenai kebijakan atau indikator untuk mempersiapkan benar-benar strategi kita mengatasi pandemi memang selalu berubah-ubah,” terangnya.
Budi mengapresiasi seluruh aparatur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, khususnya tenaga kesehatan yang sudah melakukan upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 secara maksimal.
“Tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah dan puskesmas di Jakarta telah bekerja keras meski di tengah keterbatasan.
Meski ada keterbatasan jumlah tenaga dokter, tapi tetap bisa mengatur ruang isolasi untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang masuk,” ungkapnya.
Menurutnya, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan testing paling tinggi di Indonesia dan pelaksanaan vaksinasi lansia juga paling banyak di angka lebih dari 60 persen.
“Saya melihat banyak keunggulan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DKI, apresiasi saya kepada aparat pemerintahan dan nakes yang ada di DKI Jakarta. Urusan testing dari seluruh provinsi, DKI yang paling tinggi. Testing itu sangat menentukan. Kemudian urusan vaksinasi, tiga provinsi yang agresif dan cepat adalah Jakarta, Bali, dan Yogyakarta,” urainya.
Budi menilai, kerja sama antara semua komponen dan stakeholder dalam suatu negara perlu dirajut dengan baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi sosial, termasuk partisipasi masyarakat.
Ia menambahkan, vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk mengatasi pandemi, namun perlu didukung dengan penerapan protokol kesehatan; testing, tracing, isolasi; kesiapan rumah sakit; dan strategi perawatannya.
“Keempat strategi tersebut harus dijalankan berbarengan,” tandasnya. (hop)