Kastara.ID, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya mengakui manjadi pihak yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto saat mengikuti webinar berjudul “Jas Merah: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah, Ciptakan Sejarah Positif Bagi Bangsa” dalam Rangka Peringatan Bulan Bung Karno 2020, Ahad (28/6) malam.
Pernyataan Hasto tersebut sekaligus menjawab pertanyaan yang selama ini berkembang terkait pihak yang pertama mengusulkan RUU HIP. Pasalnya selama ini selalu dikatakan, RUU HIP lahir dari inisiatif DPR. Meski demikian dalam sebuah kesempatan anggota Panitia Kerja RUU HIP dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron sempat menyebut usulan berasal dari Fraksi PDIP.
Hasto menambahkan, selama ini pihak-pihak tertentu yang menjadikan RUU HIP untuk menyudutkan PDIP. Pihak tersebut menuduh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu berniat mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Hasto menuturkan tidak etis jika dikatakan Trisila dan Ekasila bukan dari PDIP. Namun ia meminta usulan tersebut dilihat sebagai gagasan otentik dari proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.
Hasto menjelaskan, gagasan Trisila dan Ekasila muncul saat ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Radjiman Wedyoningrat meminta Bung Karno menyampaikan gagasan terkait dengan dasar negara Indonesia. Bung Karno saat itu mengajukan tiga alternatif, yaitu pancasila, trisila atau ekasila. Ketiganya menurut Bung Karno adalah intisari dari kepribadian bangsa Indonesia yakni gotong-royong.
Hasto menegaskan, hal tersebut adalah bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Itulah sebabnya PDIP meminta sejarah bangsa tidak ditunggangi kepentingan politik. Pasalnya menurut Hasto ada pihak yang menungganginya dengan kepentingan politik. Akibatnya RUU HIP kini menjadi polemik di masyarakat.
Hasto menegaskan PDIP tidak mungkin mengubah Pancasila yang lahir dari pemikiran Bung Karno. PDIP justru ingin memperkuat penanaman Pancasila melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hasto menyebut PDIP setuju dengan nomenklatur RUU HIP yang memperkuat BPIP. (ant)