PDI Perjuangan

Kastara.ID, Jakarta – Rakernas PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, mengangkat tema Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia.

“Tema tersebut bukan hal baru. Sebab, kedaulatan pangan dan kesejahteraan pangan sudah menjadi cita-cita yang ingin diwujudkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui visinya yang tertuang dalam Nawacita,” ungkap Pengamat Komunilasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M Jamiluddin Ritonga, yang disampaikan kepada Kastara.ID, Jumat (29/9) siang.

Jamil mengingatkan, Jokowi pada tahun 2014 sudah mengungkap ketahanan pangan nasional dengan memastikan kecukupan kebutuhan pangan, keterjangkauan, dan penghentian impor pangan.

“Karena itu, kiranya layak dipertanyakan bila PDIP mengangkat tema kedaulatan pangan lagi. Hal itu kembali diangkat bisa jadi karena PDIP menilai kedaulatan pangan belum terwujud meskipun Jokowi sudah 9 tahun berkuasa,” jelasnya.

Apalagi kedaulatan pangan tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan pemenuhan hak atas pangan, tapi juga peningkatan kesejahteraan petani.

“Semua itu memang belum terwujud. Pemenuhan hak atas pangan memang mulai dipenuhi tapi sebagian di antaranya hasil dari impor. Dalam negeri belum mencukupi kebutuhan pangan nasional,” imbuh Jamil.

Hal yang sama juga terlihat dari kesejahteraan petani. Suka tidak suka kesejahteraan petani memang masih memprihatinkan.

“Karena itu, PDIP mengangkat tema tersebut bisa jadi sebagai kritik kepada Jokowi yang belum berhasil mewujudkan kedaulatan pangan. Walaupun kritik itu dilayangkan secara tidak langsung,” tandas Jamil.

“Kritik itu setidaknya sudah dilayangkan Sekjen PDIP Hasto. Hasto mengritik Food Estate sebagai program yang gagal, bahkan dinilainya sebagai kejahatan lingkungan,” jelasnya.

Karena itu, PDIP merasa perlu menggaungkannya kembali agar pada 2024 hal itu dijadikan prĂ²gram strategis nasional. PDIP melalui Rakernas di JIExpo ingin memastikan Kedaulatan Pangan tidak ingin gagal lagi di masa mendatang.

“Hal itu tentunya bisa dilaksanakan bila Ganjar terpilih jadi presiden. Masalahnya, apakah Ganjar punya kapasitas untuk mewujudkan kedaulatan pangan?” tutup Jamil. (dwi)