Kastara.Id,Depok – Walikota Depok Mohamad Idris Membuka Rapat Koordinasi Penguatan Digitaslisasi Pembayarandi Kota Depok. High Level Meeting dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Depok di Ballroom Hotel Savero Depok. (29/11).Wakil Ketua Harian TP2DD Kota Depok M.Fitriawan, Hampir semua Kepala OPD Depok.

Tujuan acara ini  adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kemudian menguatkan percepatan digitalisasi transaksi belanja melalui kartu kredit Indonesia (KKI)  dan mengevaluasi proses elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kota Depok dengan narasumber Utama PJ Walikota Tebing Tinggi.

Walikota Depok Mohamad Idris mengatakan,Dalam acara yang sangat strategis artinya memotivasi mendorong daerah-daerah untuk membangun  dinamis dan juga berinisiatif  tidak sentralistik selalu mengandalkan Sentral ataupun pusat tapi kita punya inovasi-inovasi baru.

Masih kata Idris, Ketika ada arahan-arahan dari pemerintah pusat untuk berinisiatif  dengan paradigma baru dalam pembangunan daerah kapasitasnya dan pengetahuan dan pengalamannya dalam menjalankan program ini agar diambil  ilmunya pengalamannya untuk kita tingkatkan Kota Depok.

“Ini dalam kesempatan dari kegiatan Higt Level Meeting ambil dari dasar dan  implementatif untuk TP2DD”,. Ini  keputusan Walikota Depok tahun 2023 tentang tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kota Depok.Ucapnya

Karena inilah yang membuat kita harus melaksanakan kegiatan,sudah ada SK Walikota.kata Idris.

Gambarannya  saat ini terkait  elektrolisasi transaksi pemerintah daerah di Kota Depok pertama pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah pembayaran non tunai. Dana pembayaran yang tersedia untuk pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu QRIS mobil mobile banking internet banking dan masih perlu dievaluasi tentunya tentang penambahan kanal pembayaran digital.

Idris menambahkan,Sudah saatnya  kebutuhan digitalisasi pembayaran untuk setiap jenis retribusi daerah. tidak lupa melihat kemampuan sebagian masyarakat untuk melakukan pembayaran secara digital atau non tunai .

Implementasi kartu kredit Indonesia (KKI)  yang akan dimulai di bulan Desember untuk melakukan transaksi pembayaran belanja daerah di tiga perangkat daerah ,yang sudah saat ini  BKD , Sekretaris Daerah setda dan kecamatan Cimanggis.

Selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi yang maksimal agar masyarakat Kota Depok bisa mudah memahaminya. Tutup.

Ditempat yang sama,M.Fitriawan mengatakan ,Untuk QRIS  untuk transaksi pembayaran yang ada di pasar-pasar,tempat-tempat restoran yang ada di Kota Depok..

Qris kan prosesnya bisa gratis dan semua rata-rata kita punya HP.nantinya warga Depok meminimalisir adanya uang Tunai untuk pembayaran.