Kastara.ID, Jakarta – Lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyatakan pasukan keamanan Myanmar dilaporkan membunuh sedikitnya 510 warga sipil dalam dua bulan aksi menentang kudeta militer per Senin (29/3) kemarin.
Pasukan keamanan menggunakan senjata kaliber untuk menembak warga sipil, kata saksi mata. Namun tidak jelas jenis kaliber apa yang dipakai, meskipun sebuah kelompok masyarakat memposting gambar seorang tentara dengan peluncur granat.
Sementara televisi pemerintah mengatakan pasukan keamanan menggunakan “senjata anti huru hara” untuk membubarkan kerumunan “orang teroris yang kejam.”
Hingga kini, polisi dan juru bicara junta militer belum memberikan tanggapan ketika dihubungi melalui panggilan telepon.
Salah satu kelompok utama di balik protes, Komite Pemogokan Umum Nasional, dalam surat terbuka di Facebook meminta pasukan etnis bersenjata agar membantu mereka yang menentang kudeta.
“Organisasi etnis bersenjata perlu secara kolektif melindungi rakyat,” kata kelompok itu.
Sementara pada akhir pekan ini, antara tentara Myanmar dengan milisi dari pasukan etnis minoritas tertua Myanmar, Persatuan Nasional Karen (KNU). KNU kemudian menyerbu pos militer Myanmar, mengakibatkan 10 orang tewas. Kemudian, militer membom wilayah KNU. Akibat insiden itu sekitar 3.000 penduduk desa melarikan diri ke Thailand.
Kelompok aktivis menyebut 2.000 pengungsi dipaksa kembali ke Myanmar.
“Tindakan Thailand yang tidak berperasaan dan ilegal harus dihentikan sekarang,” tulis Sunai Phasuk, peneliti senior di Thailand untuk Human Rights Watch, di Twitter.
Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak para jenderal Myanmar untuk menghentikan pembunuhan dan penindasan demonstrasi. Rusia mengaku sangat prihatin dengan jumlah korban yang terus bertambah sejak aksi damai tolak kudeta berlangsung,
Meski menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Rusia memiliki hubungan lama dan “konstruktif” dengan Myanmar. Namun bukan berarti mereka menyepakati peristiwa tragis di negara tersebut. (har)