Kastara.ID, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung terpilihnya Komjen (Pol) Idham Azis sebagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), menggantikan Tito Karnavian yang mendapatkan amanah baru dari Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo dan menghadapi fit and proper test yang dilakukan Komisi III DPR RI pada hari ini, Rabu (30/10), Idham Azis berhasil menunjukkan profesionalitas dan kualitas dirinya sebagai seorang penjaga gerbang keadilan sekaligus patriot bangsa.
“Di tongkat komando Kapolri melekat tanggung jawab yang sangat besar. Bukan hanya untuk memajukan institusi Polri, melainkan juga untuk memajukan Indonesia sebagai negara yang aman dan damai,” kata Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet.
Bamsoet menilai Idham Azis sosok tepat menjadi Kapolri karena mempunyai track record yang teruji integritasnya, khususnya dalam bidang reserse, penanganan radikalisme dan terorisme.
“Dari mulai melumpuhkan teroris Dr. Azhari, dikirim ke wilayah konflik Poso, Kapolda Metro Jaya, hingga terakhir sebagai Kepala Bareskrim Polri,” ujar Bamsoet di Komplek MPR RI, Jakarta, Rabu (30/10).
Menurut Bamsoet, selain persoalan radikalisme dan terorisme, pekerjaan rumah terbesar Polri juga menyangkut pemberantasan korupsi dan peredaran narkoba. Kedua hal itulah yang turut mengusik rasa keadilan dan menjadi keresahan terbesar masyarakat.
“Rakyat menunggu taji kepolisian dalam mencegah dan menindak korupsi serta peredaran narkoba. Tren peningkatan kinerja Polri di kedua bidang tadi memang sudah terlihat membaik, namun seharusnya masih bisa lebih ditingkatkan lagi,” tutur Bamsoet.
Menurutnya, jam terbang panjang yang dimiliki Idham Azis harus dimaksimalkan untuk meninggalkan legacy yang kuat. Sehingga, bisa membuat standar tinggi bagi para generasi berikutnya yang akan menjadi Kapolri.
Selain penegakan supremasi hukum dan peningkatan kualitas aparat, Polri juga perlu melakukan berbagai terobosan digitalisasi, baik di internal institusi Polri dari Polsek hinga Mabes, maupun dalam proses penegakan supremasi hukum.
“Digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan, Polri tak boleh ketinggalan dalam menghadapinya,” tandas Bamsoet. (danu)