Kastara.ID, Jakarta – Penilaian Politisi Partai Demokrat Benny K Harman terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan layaknya perdana menteri ada benarnya.
Hal itu diungkapkan M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, kepada Kastara.ID, Kamis (31/3).
“Luhut selama menjadi Menko Marves terlihat memang banyak melaksanakan tugas yang bukan tugas dan fungsinya (tupoksi). Hal itu terjadi karena Presiden banyak menugaskan Luhut yang bukan tupoksinya,” papar Jamil.
Koordinator Penanganan Pandemi Covid-19 se-Jawa dan Bali misalnya, diserahkan sepenuhnya kepada Luhut. Akibatnya, ia banyak menangani terkait pandemi Covid-19, yang pernyataannya kadangkala banyak menyerempet ke masalah kesehatan.
“Jadi, Luhut masuk hampir ke semua bidang. Padahal secara formal ia hanya Menko Markes, yang bidang kerjanya sudah jelas diatur dalam perundangan,” imbuh Jamil.
Karena Luhut masuk hampir ke semua bidang, maka secara fungsional ia dinilai sudah melaksanakan tupoksi perdana menteri.
Kiranya itu yang menyebabkan banyak pihak menilai Luhut seperti melaksanakan peran perdana menteri.
“Hal itu tentu tidak baik, karena berdampak terhadap kepemimpinan presiden. Peran besar Luhut dalam kabinet Presiden Jokowi tentu dapat berdampak pada turunnya wibawa presiden di mata masyarakat,” jelas Jamil yang juga mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Selain itu, peran Luhut yang besar juga dapat mempengaruhi soliditas kabinet. Para menteri yang tupoksinya dimasuki Luhut, tentu sulit menerimanya. Hanya saja, para menteri itu tidak menunjukkan ketidaksukaannya secara frontal.
“Jadi, besarnya peran Luhut di kabinet Jokowi sebaiknya dikurangi. Hal itu diperlukan agar nakhoda di negeri ini hanya satu dan kabinet Jokowi tetap solid,” pungkas Jamil. (dwi)