Kastara.ID, Jakarta – Banyak perempuan kaya, banyak perempuan pengusaha, banyak perempuan aktivis di Depok. Tetapi perempuan yang berani calonkan diri sebagai pimpinan daerah Depok, hanya Afifah Alia. Padahal dia terlahir bukan dari keluarga politisi. Hal itu disampaikan Ketua Barisan Independen Nasional (Barinas) Ning Woro Supeni.
Ning Woro menilai, Pilkada Depok 2020 adalah momentum bangkitnya perempuan Depok. Itu pula yang ditunjukkan Calon Wakil Wali Kota Depok, Afifah Alia.
“Afifah berkomitmen menunjukkan kapasitas dan kemampuannya untuk melakukan perubahan benahi Depok,” ungkap Ning Woro seperti dilansir pradiafifah.com.
Pada suatu kesempatan dialog dengan warga, selalu muncul pertanyaan: Mengapa ingin benahi Depok? Afifah yang berlatar belakang pengusaha, selalu menjawab karena Depok adalah kota penyangga Jakarta, ibukota RI. Depok belum siap infrastruktur untuk menangkap limpahan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Tidak seperti Bekasi dan Tangsel. Depok birokrasinya lambat, perijinan lama terkesan berbelit. Sehingga investor kurang tertarik berinvestasi di Depok.
“Saya delapan bulan mendampingi bu Afifah, saya menyaksikan progres sangat cepat, penguasaan di birokrasi. Dan sudah terdeteksi titik-titik pelayanan publik yang harus dibenahi,” terang Ning Woro.
Ning Woro, juga selaku aktivis perempuan, nyatakan sejak lama, kesetaraan gender sudah tidak menjadi isu yang tabu lagi. Tak ada perbedaan antara pria dan perempuan dalam segala aspek. Begitu pun dengan hal kepemimpinan, jangan meragukan kepemimpinan perempuan. Menurutnya, perempuan sebagai pendengar yang baik. Hanya perempuan yang dianugerahi naluri kuat untuk mendengarkan dan berbicara memakai hati.
“Ini yang membuat perempuan lebih baik menjadi pemimpin, karena sangat mendengar aspirasi warganya. Sudah saatnya perempuan Depok tunjukan kapasitas dan potensinya,” tegasnya.
Sementara Afifah Alia menjelaskan, peninggalan sejarah dan budaya, yang merupakan warisan warga Depok, seperti Depok sebenarnya Kota Situ, tetapi kurang difungsikan maksimal. Misalnya tempat wisata, malah dialihkan fungsinya. Hal itu tentu sangat memprihatinkan. “Saya berharap dengan sentuhan perempuan, Depok jadi kota yang indah dan nyaman bagi warganya,” terangnya.
Saat kunjungan di salah satu RW, mengapa birokrasi di Depok lambat, dan apa ibu mampu benahi penyebab birokrasi lambat yang sudah menahun ini. “Birokrasi di Depok harus bersih, tidak ada korupsi, tindak tegas pejabat yang salah gunakan jabatan. Itu komitmen saya dengan Bang Pradi,” ucap Afifa.
Afifah melihat, walaupun sudah ada pelayanan terpadu satu atap tidak berjalan. Indikasinya perijinan masih lambat. Ini terjadi antara lain karena pertama, tidak ada tolok ukur lamanya penyelesaian dokumen, berapa hari dan berapa jam. Kedua, prosedur yang dilalui masih panjang, yang seharusnya bisa diperpendek.
“Kemudian pembiaran, tidak ada tindakan atau sanksi yang tegas atas lamanya perijinan,” tutupnya. (lan)