Kastara.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo belakangan ini melakukan blunder. Setidaknya blunder tersebut terjadi dalam kasus Perpres Miras dan pernyataannya benci produk asing.
Demikian diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID, Selasa (9/3) pagi.
Menurut pria yang akrab disapa Jamil ini, hal itu seharusnya tidak boleh terjadi bila ring satu Presiden sangat selektif terhadap semua hal yang keluar dari istana. “Mereka ini harus mempertimbangkan secara komprehensif dan integratif setiap kebijakan yang akan diambil Presiden Jokowi. Bahkan idealnya harus didukung kajian intelijen dan analisis situasi nasional dan global,” paparnya.
Hal yang sama, ungkap Jamil, juga berlaku pada pidato dan pernyataan presiden yang ditujukan untuk konsumsi publik. Semuanya harus disaring, sehingga yang keluar dari presiden sangat terukur dan dampaknya sudah dapat diperhitungkan sebelumnya.
“Jadi, kalau Presiden melakukan blunder dalam kebijakan dan pernyataan, maka dapat diduga orang-orang di ring satu presiden bekerja tidak maksimal atau tidak menutup kemungkinan mereka memiliki agenda masing-masing,” tandas penulis buku Tipologi Pesan Persuasif ini.
Dalam komunikasi politik, terang Jamil, blunder seperti itu tentu dapat menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Dalam setiap ketidakpastian akan memunculkan kebingungan.
“Dalam situasi demikian akan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada presiden. Padahal kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai prasyarat dipatuhinya suatu kebijakan dan diikutinya pernyataan pimpinan,” ungkap pengajar Isu dan Krisis Manajemen ini.
Kalau masyarakat sudah tidak percaya, dikhawatirkan kepatuhan masyarakat pada presiden akan turun drastis. Hal ini tentu sangat berbahaya manakala rakyat sudah tidak lagi mengikuti kebijakan dan pernyataan presidennya.
“Jadi, presiden harus mengevaluasi orang-orang di ring satunya, agar hal-hal blunder seperti itu tidak terulang kembali,” pungkas Dekan FIKOM IISIP 1996-1999 ini. (jie)