Kastara.ID, Jakarta – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua 2020 mendatang berpotensi menyebabkan konflik horizontal. Penyebab konflik disebut isu SARA dan politik uang di wilayah Papua.
Hal ini disampaikan Hadi saat membuka Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Seperti diketahui terdapat 20 daerah di Papua dan Papua Barat yang ikut Pilkada serentak pada 2020 mendatang.
Sementara di Papua Barat ada Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Manokwari.
Di Papua ada Kabupaten Nabire, Kabupaten Asmat, Kabupaten Keerom, Kabupaten Warofen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Yalimo.
Secara umum, Hadi menerangkan tahapan Pilkada 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah akan dimulai pada 1 Oktober 2019 sampai dengan 23 September 2020.
Untuk itu, TNI akan kembali menerjunkan personelnya untuk melakukan pengamanan seperti di penyelenggaraan Pilkada sebelumnya dan akan mengerahkan kekuatan sebesar 2/3 dari kekuatan yang dikerahkan oleh Polri pada penyelenggaraan Pemilu 2019 silam.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, Rapat Kerja digelar untuk mengetahui program kerja utama masing-masing mitra, khususnya di setiap kementerian yang memiliki menteri baru. (rya)