Kastara.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan sikap DPR terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. DPR mengutuk krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. Oleh karena itu, DPR akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pengungsian Rohingya di Bangladesh pada awal Desember 2017.
Fadli Zon juga minta pemerintah turut pro aktif dalam memberikan perhatian kepada krisis kemanusiaan di Rohingya. Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, maka sikap tegas Indonesia nantinya akan diikuti oleh negara ASEAN lainnya.
“Presiden Jokowi harus beri perhatian lebih sebagai pemimpin Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar yang demokrasinya maju. Perlu buat langkah yang tegas terhadap pemerintah Myanmar, karena kalau Indonesia tidak tegas, bagaimana dengan yang lain. Ini yang dibutuhkan,” ujar Fadli Zon usai menerima Dubes Bangladesh Major General Azmal Kabir, di ruang kerjanya (1/11).
Politisi Gerindra ini menilai bahwa isu Rohingya adalah bentuk kejahatan internasional yang perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Upaya untuk membuat Rohingya menjadi isu internasional sudah didorong oleh DPR melalui acara World Parliamentary Forum dengan memasukkan isu Rohingnya ke dalam resolusi.
“DPR sudah berusaha untuk mendorong masalah Rohingya ini menjadi isu kejahatan kemanusiaan. Kami meminta perhatian dunia internasional. Jika diperlukan, Presiden Jokowi bisa meninjau langsung tempat pengungsian di Bangladesh yang berjumlah 1.1 juta orang Rohingya di sana,” jelas Fadli Zon.
Di kesempatan yang sama, Dubes Bangladesh Azmal Kabir juga menaruh harapan Indonesia mampu memiliki peran yang lebih besar dalam menyelesaikan kasus Rohingya, mengingat penderitaan yang dialami pengungsi Rohingya sudah tidak dapat dibantahkan lagi. Indonesia diharapkan menjadi motor utama dalam memberikan perhatian dunia internasinal kepada Rohingya.
“Penderitaan pengungsi Rohingya sudah tidak tertangguhkan lagi. Indonesia dan seluruh dunia diharapkan beri perhatian bagi krisis kemanusiaan ini. Bangladesh meminta Indonesia memiliki peran yang lebih besar,” tutup Azmal Kabir. (npm)