Kastara.ID, Jakarta – Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng) Dimas Hartono menyayangkan keputusan pemerintah yang akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan tanpa melibatkan masyarakat. Selain itu Dimas menilai keputusan tersebut tidak transparan. Walhi bahkan menyebut pemerintah telah bertindak otoriter.
Menurut Dimas, seharusnya pemerintah dalam hal ini Bappenas memberikan ruang kepada masyarakat, khususnya di Kalimantan untuk memberikan masukan terutama terkait kajian planologi, tata ruang, kajian masalah lingkungan dan pertimbangan lainnya.
Dimas mengatakan, pembicaraan tentang pemindahan ibu kota lebih banyak dilakukan di Jakarta. Sedangkan di Kalimantan, khususnya Kalteng hanya sedikit saja dilakukan pembicaraan terkait hal itu. Dimas bahkan menyebut pemerintah Kalimantan tidak mengetahui secara dalam terkait kajian kelayakan wilayah mereka menjadi ibu kota.
Ketika pihaknya mempertanyakan apakah pemerintah daerah membuat kajian-kajian terkait pemindahan ibu kota, Dimas menyebut mereka gagap menjawabnya. Inilah yang menurut Walhi sebagai proses yang tidak transparan.
Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris menilai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan bukanlah hal yang patut diprioritaskan. Terutama melihat kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum baik.
Fahira mengatakan, pemindahan ibu kota pasti memerlukan dana yang sangat besar. Pemerintah harus ‘memutar otak’ dalam menyediakan dana sekitar Rp 400 triliun untuk memindahkan ibu kota. Dana sebesar itu menurut anggota DPD asal Jakarta ini akan lebih baik digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. (rya)