Kastara.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau (Satuan Tugas) Satgas Saber Pungli memetakan area rawan korupsi.
“Momentum pertama mulai dari satu rupiah pun harus kita lawan. Kembali kepada diri kita masing-masing untuk mampu mencegah terjadinya pungli,” ujar Mendagri dalam keterangannya, Kamis (3/8).
Mendagri menjelaskan, pungli dimulai dari area rawan korupsi, bagi jajaran pemerintahan itu berawal masalah perencanaan anggaran yang berkaitan dengan eksekutuif, legislatif maupun pihak swasta.
“Ini mata rantai yang sampai hari ini belum bisa diurai. Contohnya, dua tahun terakhir Operasi Tangkap Tangan atau OTT kepala daerah, DPRD masih cukup tinggi,” katanya.
Mendagri mengungkapkan, area rawan korupsi lainnya antara lain retribusi dan pajak. Kemudian, dana hibah bansos. Hal ini yang dinilai banyak menjerat para anggota DPR/DPRD, kepala daerah, bahkan pejabat pemerintah termasuk mantan pejabat di TNI/Polri.
“Area rawan koprupsi juga terdapat pada masalah pengadaan barang dan jasa. Kemudian meningkat lagi mengenai jual beli jabatan. Termasuk penerimaan sekolah,” ujarnya.
Mendagri menambahkan, perlunya gerakan yang masif untuk memberantas pungli. (npm)