Kastara.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, terkait polemik klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman (4/1).
Meski demikian, Jokowi tak membantah bila pemerintah tetap memprioritaskan kebijakan diplomatik damai dalam menyelesaikan polemik dengan Negeri Tirai Bambu itu. Langkah ini merupakan arahan dari kepala negara.
Untuk diketahui sebelumnya, Indonesia telah melayangkan nota protes kepada China terkait kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan mereka memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kementerian Luar Negeri menyatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui Sembilan Garis (klaim atas sembilan titik imaginer) China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Retno mengatakan batas wilayah itu merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum.
Retno juga mengatakan bahwa China merupakan salah satu bagian dari UNCLOS (United Nations Convetion on the Law of the Sea) 1982. Oleh karena itu, dia meminta China wajib menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.
Lebih lanjut, Retno menyampaikan rapat koordinasi di Kemenkopolhukam untuk memperkuat posisi indonesia dalam menyikapi situasi di perairan natuna. Dia menyebut Indonesia menekankan kembali bahwa telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Di lain sisi, TNI menyatakan sudah siap tempur terkait masuknya armada China awal pekan ini. Operasi siaga tempur dilaksanakan Koarmada 1 dan Koopsau 1.
Berdasarkan rilis dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah disiapkan yaitu 3 kapal perang, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna. (ant)