Kastara.ID, Jakarta – Wali Kota Amsterdam Femke Halsema menyampaikan permohonan maaf kepada negara-negara yang pernah menjadi wilayah jajahan negara Belanda pada masa kolonial. Pernyataan tersebut terkait dengan tindakan perbudakan yang dilakukan di masa silam yang ditujukan untuk memperkaya wilayah Ibukota selama masa penjajahan.
Dalam pernyataan yang disampaikan (1/7), Halsema mengatakan, atas nama Kota Amsterdam, dirinya menyampaikan permohonan maaf atas keterlibatan secara aktif Dewan Kota Amsterdam dalam sistem perbudakan pada era penjajahan dan perdagangan orang secara global yang direduksi menjadi perbudakan.
Perbudakan di Eropa, termasuk Belanda telah menjadi perdebatan sejak lama. Tindakan yang dilakukan pada era kolonial itu tak ubahnya dengan perbudakan yang terjadi di Amerika Serikat yang menyeruak setelah terjadi gerakan Black Lives Matter.
Dalam pidato yang disampaikan guna memperingati hari penghapusan perbudakan pada 1 Juli 1863 di Suriname dan sebagian wilayah Karabia itu Halsema menyebut saat ini adalah waktunya untuk mengintegrasikan ketidakadilan besar pada era penjajahan ke dalam identitas Kota Amsterdam.
Di masa puncak penjajahan, United Provinces atau yang sekarang dikenal sebagai Belanda, memiliki sejumlah negara jajahan seperti Suriname, Curacao di Kepulauan Karabia, Afrika Selatan dan Indonesia.
Menurut Halsema, Provinsi Holland, yang ketika itu wilayah Amsterdam ada di dalamnya, adalah pemain utama dalam perdagangan dan eksploitasi budak-budak. Halsema menuturkan, pada abad ked-18, sekitar 40 persen dari pertumbuhan ekonomi Amsterdam berasal dari perbudakan.
Pernyataan Halsema tersebut menjadikan Amsterdam sebagai kota pertama di Belanda yang menyampaikan permintaan maaf. Sikap itu kemungkinan akan diikuti oleh Rotterdam, Utrecht, dan Kota Pusat Pemerintahan, Den Hague.
Namun secara nasional, Belanda belum secara resmi meminta maaf atas tindakan perbudakan yang pernah dilakukan di masa penjajahan. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan, periode perbudakan telalu jauh ke belakang dan debat soal permohonan maaf hanya akan menciptakan ketegangan. (har)