Kastara.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya sedang mencari berbagai cara untuk membiayai pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur. Jika masih berpegang pada rencana awal, yakni penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 19 persen dari kebutuhan, maka dipastikan tidak akan mencukupi.
Saat bertemu dengan pimpinan media di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (3/9), Jokowi mengatakan berencana menjual lahan di ibukota baru kepada masyarakat. Jokowi menjelaskan layan yang digunakan untuk pembangunan ibukota baru seluas 40 ribu hektar. Sekitar 10 ribu hektar akan digunakan untuk wilayah inti ibukota. Wilayah tersebut menurut Jokowi adalah tanah negara yang tidak bisa dimiliki masyarakat.
Sedangkan 30 hektare sisanya menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini bisa dijual dan dimiliki masyarakat. Jika dijual dengan harga Rp 2 juta per meter persegi, diperkirakan negara mendapat dana sebesar Rp 600 trilliun. Dana tersebut diyakini nilainya melebihi kebutuhan pemindahan ibukota sebesar Rp 466 triliun. Namun Jokowi menegaskan, yang boleh membeli adalah perorangan atau pribadi dan bukan korporasi.
Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan, beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta sudah menyatakan berminat membeli lahan di lokasi ibukota baru. Namun Jokowi mengaku lebih senang jika keuntungan diambil langsung oleh masyarakat. Itulah sebabnya menurut Jokowi saat ini dirinya tengah menyiapkan tata aturan penjualan lahan di ibukota baru. Diharapkan dengan adanya aturan tersbut masyarakat bisa benar-benar diuntungkan.
Selain itu Jokowi juga akan membentuk badan otoritas yang nantinya akan bertugas menjalankan proses penjualan lahan kepada masyarakat. (rya)