Kastara.ID, Jakarta – Nama dua Menteri Koordinator (Menko) di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul dalam Pandora Papers, sebuah dokumen yang mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara bebas pajak. Kedua pejabat tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Perusahaan cangkang atau dalam bahasa Inggris disebut shell corporation adalah perusahaan yang hanya ada di atas kertas. Perusahaan cangkang tidak memiliki kantor atau karyawan. Tapi perusahaan cangkang memiliki rekening bank atau investasi pasif. Perusahaan tersebut juga menjadi pemilik aset tertentu, seperti kekayaan intelektual, kapal, atau aset lainnya.
Dalam Pandora Papers, Airlangga Hartarto bersama adiknya Gautama Hartarto, tercatat memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di kawasan Karibia. Dikutip dari tempo.co (4/10), Airlangga dan Gautama ditengarai menjadi klien dari Trident Trust, perusahaan finansial yang berkantor di sejumlah negara suaka pajak.
Dalam Pandora Papers, Airlangga disebut mempunyai dua perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Sedangkan Gautama memiliki satu perusahaan, yakni Ageless Limited.
Airlangga dan Gautama diketahui adalah anak dari Hartarto Sastrosoenarto, Menteri Perindustrian di era Presiden Soeharto. Dalam dokumen tersebut dua kakak beradik itu disebut mendirikan perusahaan cangkang sebagai kendaraan investasi. Selain itu perusahaan cangkang juga untuk mengurus dana perwalian dan asuransi. Arsip itu menyebutkan perlu dilakukan uji tuntas terhadap aktivitas perusahaan mereka.
Buckley Development bahkan diberi warna merah. Perusahaan ini disebut perlu melengkapi informasi jumlah dan nilai aset yang dimiliki serta tujuan pendirian perusahaan. Dalam lampiran surat elektronik dokumen tertanggal Oktober 2016, anggota staf Trident menyebutkan perusahaan yang berlabel merah dinyatakan sudah ditutup.
Dalam keterangan yang dikutip dari Majalah Tempo, 31 Agustus 2021, Airlangga mengaku tidak mengetahui soal pendirian Buckley Development dan Smart Property. Ketua Umum Partai Golkar ini membantah kabar dirinya berniat mencairkan polis asuransi melalui dua korporasi tersebut. Kepada Majaah Tempo, Airlangga menegaskan tidak ada transaksi itu.
Mantan Menteri Perindstrian ini juga tak pernah mencantumkan Buckley Development dan Smart Property dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).
Hal serupa disampaikan adiknya, Gautama Hartarto. Saat memberikan keterangan tertulis (29/9), Gautama menjelaskan kepemilikan Ageless. Namun penjelasan yang disampaikan melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp itu sebagian besar sudah dihapus.
Gautama beralasan, ia bukan pejabat publik. Presiden Direktur PT Polychem Indonesia Tbk ini menambahkan terdapat puluhan ribu orang Indonesia yang memiliki perusahaan cangkang.
Pejabat lain yang juga tercatat dalam Pandora Papers adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu terungkap pernah menghadiri rapat direksi Petrocapital SA, perusahaan yang terdaftar di Republik Panama. Luhut hadir langsung dalam beberapa kali rapat yang dilaksanakan selama 2007-2010.
Pandora Papers menuliskan Luhut pertama kali ditunjuk menjadi Presiden Petrocapital dalam rapat 19 Maret 2007. Ia dipilih bersama dua orang lain dan berkantor di Guayaquil, yang berjarak 400 kilometer sebelah barat daya ibukota Ekuador, Quito.
Pertemuan itu juga mengesahkan perubahan nama perusahaan dari Petrostar International SA menjadi Petrostar-Pertamina International SA.
Dalam dokumen setebal 17 halaman itu disebutkan perusahaan yang baru berganti nama itu ditugasi memproduksi sekaligus mengangkut produk minyak bumi. Petrostar juga diperintahkan melakukan ekspor-impor. Namun perusahaan itu hanya berumur tiga tahun lantaran dewan direksi membubarkannya pada rapat pemegang saham luar biasa pada Juli 2010.
Jodi Mahardi, juru bicara Luhut, mengakui Luhut pernah menjadi eksekutif Petrocapital. Namun menurut Jodi, Luhut hanya menjabat eksekutif Petrocapital selama tiga tahun sejak 2007. Jodi menambahkan, saat Luhut memimpin, perusahaan itu gagal memperoleh eksplorasi migas yang layak.
Saat memberikan keterangan (4/10), Jodi membantah kabar bahwa Luhut berkongsi dengan perusahaan minyak milik pemerintah Indonesia dan mengubah nama perusahaan. Kepada Tempo, Jodi menjelaskan ada berbagai kendala terkait dengan kondisi geografis, budaya, dan kepastian investasi. Hal inilah yang menjadi alasan Luhut memutuskan mundur dan berfokus pada bisnis yang ada di Indonesia.
Dokumen Pandora Papers berisi bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan di negara suaka pajak. Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif atau International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) memperoleh data berukuran hampir 3 terabita itu dari sumber anonim. Bersama 600-an jurnalis dari 150 media di 117 negara, Tempo menjadi media di Indonesia yang terlibat dalam proyek kolaborasi Pandora Papers.
Pendirian perusahaan di negara pajak belum tentu mengindikasikan pelanggaran. Namun hal ini dapat digunakan untuk menghindari pajak dalam bisnis yang sah, yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Selain Airlangga dan Luhut, nama sejumlah pengusaha ditemukan dalam dokumen Pandora Papers. (ant)