Kastara.ID, Jakarta – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan pembahasan anggaran yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta di Puncak berpotensi muncul penilapan atau penyimpangan anggaran.
“Anggaran bisa ditilap sejak awal jika kondisinya memungkinkan. Ya, cari ketenangan di Puncak itu kondisi yang diciptakan untuk bisa melakukan penyimpangan,” kata Lucius dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (5/11).
Lucius menilai alasan itu hanya untuk menghindari sorotan publik terkait pembahasan anggaran. “Lucu dan aneh, karena rapat pembahasan anggaran kok di suasana yang tenang, jauh dari kebisingan. Emang mau sembahyang apa?” tuturnya.
Lucius mengatakan, cerita soal anggaran aneh di DKI Jakarta saat proses pembahasan sudah bukan barang baru. Upaya mark-up pernah dibongkar sebelumnya. Ia menilai potensi-potensi ini bukan tak mungkin akan terulang jika proses pembahasannya menjauh dari publik.
Ia juga menilai alasan khawatir tertular Covid-19 jika menggelar rapat di Gedung DPRD terkesan janggal. Menurutnya, hal tersebut justru menunjukkan kesan bahwa DPRD tidak bertanggung jawab dengan kondisi pandemi di Ibukota.
“Kok, malah lari menjauh ke Puncak? Ini memperlihatkan rendahnya tanggung jawab atau malah tak mau bertanggung jawab. Gubernur dibiarkan menghadapi sendiri kasus-kasus Covid sementara DPRD asyik di hotel bahas anggaran sambil melirik jauh kasus Covid DKI,” katanya menambahkan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak sebelumnya mengatakan pihaknya sengaja menggelar rapat penyusunan APBD 2021 di kawasan Puncak, Bogor, berdasarkan pandangan legislatif dan eksekutif yang khawatir jika rapat di Gedung DPRD di tengah pandemi Covid-19.
“Justru memang sebagian trauma rapat di DPRD, dengan asumsi pengaturan protokol kesehatan di situ kan, gedung itu ya, ventilasi segala macam (kurang bagus), seperti itu,” kata Jhonny saat dihubungi. (hop)