Kastara.id, Jakarta – Setelah rapat dengan Menteri Bappenas kemarin, Komite IV dan tim anggaran Komite I, II, III DPD RI, kembali membahas RUU APBN tahun anggaran 2018 dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI, di Komplek Parlemen, Rabu (6/9).
Ketua Komite IV Ajiep Padindang berharap agar di 2018 tidak ada penurunan dana untuk desa. “Saya harap untuk desa bisa dianggarkan dikisaran 70-100 juta akan diterima di 2018. Saya berharap bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dari ibu menteri tentang RAPBN 2018 hari ini,” katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN 2018 disusun didasari oleh beberapa konteks ekonomi. “Pada 2018 diproyeksikan perekonomian dunia akan semakin baik dengan 3,6%, tapi kita tetap waspadai perdagangan internasional masih stagnan 3,9%,” ujarnya.
Negara ASEAN, lanjutnya, pada tahun 2018 diperkirakan perekonomiannya akan tumbuh di atas 5%, dan iInvestasi akan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang akan tumbuh 6,3%.
Terkait dengan inflasi yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, menurut Sri, faktor pemicu inflasi adalah harga pangan dan harga yang diatur pemerintah. “Dengan RAPBN 2018, maka presiden menentukan harga yang diatur pemerintah seperti harga energi, listrik dan bbm yang tidak akan mengalami perubahan,” katanya
Soal hutang Indonesia yang dipermasalahkan beberapa pihak, Sri mengatakan, penambahan hutang bisa dikendalikan. “Hutang bisa kita kendalikan. Beredar berita bahwa hutang itu sepertinya masalah besar padahal bisa kita atasi, Namun pemerintah tetap merencanakan dengan hati-hati untuk membiayai hal-hal yang prioritas,” ujarnya
Dengan penerimaan perpajakan dari tax amnesty selesai, Sri menyampaikan pemerintah akan upayakan belanja pemerintah agar melakukan belanja strategis seperti belanja infrastruktur, dan penyerapan belanja secara baik agar mengurangi kemiskinan dan bermanfaat luas.
Di 2018, asumsi makro yang digunakan adalah pertumbuhan menjadi 5,4%, inflasi sebesar 3,5%, dan nilai tukar 13.500/dollar, dengan harga minyak 48 dolar per barel, maka fokus APBN adalah pada sisi belanja prioritas belanja untuk kurangi kemiskinan dan kesempatan kerja. Selain itu pendapatan negara dari pajak, pabean cukai dan pendapatan bukan pajak juga menjadi fokus APBN selain menjaga pembiayaan agar terkendali.
Pada sesi terakhir, senator Sumatera Barat Leonardy Harmainy menyampaikan aspirasi daerah karena banyak pengusaha UMKM yang sulit untuk memenuhi kewajiban bayar pajak. “Tentang pajak, jika salah satu cara meningkatkan pajak dengan e-faktur. Kalau untuk pengusaha yang besar itu sudah jalan, tapi di daerah itu untuk setingkat UMKM dan pengusaha pemula, mungkin ada kebijakan untuk UMKM yang sering mengalami kendala.
“Tentang dana desa yang tetap 60 triliun di 2018, itu keterlambatan dana desa itu adalah salah kabupaten yang telat menyalurkan dananya. Nah yang relatif tidak ada adalah pendamping teknis, dimana kepala desa tidak punya pengalaman. Mohon bisa dibantu untuk bisa atasi masalah teknis di daerah yang kurang panduan teknis,” ujarnya.
Sementara senator dapil Lampung Andi Surya meminta agar pembagian dana di bidang pendidikan bisa merata. “Mahasiswa di Indonesia berjumlah sekitar 7 jutaan di mana sekitar 60% berasal dari swasta. Namun sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional, sudah tidak ada lagi dikotomi perguruan tinggi negeri dengan swasta, di mana peruntukan dana sebesar 90% itu masuk ke PTN, sedangkan swasta hanya dapat aliran dana sebesar 10%,” katanya.
Pada akhir acara Sri menyampaikan bahwa pihaknya akan me-reformasi perpajakan. “Kita gunakan pajak untuk berikan insentif bagi dunia usaha untuk tingkatkan minat investasinya,” ujarnya.
Ada beberapa poin penting yang ditegaskan Sri, yaitu fokus subsidi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antardaerah, sementara tidak diperlukan kenaikan harga minyak di 2018.
Menyoroti sektor pendidikan, ada 19.7 juta jiwa akan dapat kartu indonesia pintar agar tetap sekolah, disusul oleh program BOS, beasiswa, dan tunjangan profesi guru PNS, non-PNS, agar sektor pendidikan semakin baik dan penyerapannya tepat guna. Menurut Sri, kemampuan daerah itu didukung oleh sumber daya manusia yang baik. (npm)