Kastara.ID, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan padamnya listrik di Pulau Jawa dan Bali dengan membaiknya kualitas udara Kota Jakarta. Menurutnya, antara kualitas udara dengan padamnya listrik merupakan dua hal yang jelas berbeda.
“Jika ada yang mengaitkan padamnya listrik dengan membaiknya kualitas udara mungkin memang ada korelasinya. Karena beberapa pihak yang menduga PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) ikut menyumbang terhadap pencemaran udara. Belum lagi, berkurangnya aktivitas masyarakat yang menggunakan kendaraan,” ujar Budi usai mengikuti acara embassy briefing the third world parliamentary forum sustainable development di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (7/8).
Padamnya listrik yang terjadi pada Ahad (4/8) lalu, jelas merugikan masyarakat dan industri. Ia menegaskan, agar hal ini harus disikapi secara serius oleh pihak-pihak terkait. Sementara itu polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia, salah satunya di Kota Jakarta menjadi tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder. “Jadi tidak ada pembenaran atas peristiwa padamnya listrik beberapa hari lalu,” tegasnya.
“Regulasi terbaru yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lewat Instruksi Gubernur yang membatasi usia kendaraan yang masuk ibukota sangat baik untuk mengurangi polusi udara Jakarta. Namun tentunya hal itu juga harus didukung oleh kebijakan-kebijkan lainnya seperti pembukaan ruang hijau yang lebih banyak. Ini tentu juga harus dilakukan oleh kota-kota penyangga di sekitar Jakarta seperti Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang,” tambahnya.
Tidak hanya itu, lanjut politsi Fraksi Partai Gerindra ini, penegakan hukum juga harus dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang ikut menyumbangkan terjadinya polusi udara, seperti emisi yang berasal dari pabrik-pabrik. Dengan langkah tersebut, ia meyakini polusi udara bisa ditekan, dan udara di Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih baik lagi. (rya)