Kastara.ID, Jakarta – Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi merespons keinginan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, agar pilkada langsung dievaluasi, dengan meminta agar tak mewacanakan pilkada dibuat tidak langsung dan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Veri menjelaskan bahwa mengembalikan sistem pilkada menjadi tidak langsung bukan solusi persoalan politik berbiaya tinggi, sebab persoalannya bukan pada sistem, tetapi pelaksanaan pemilihan di lapangan.
Untuk diketahui kepala daerah dipilih oleh DPRD merupakan sistem pemilihan yang diterapkan pemerintahan era Presiden Soeharto. Namun pada 2005 atau sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemilihan kepala daerah diubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat.
Veri mengatakan sebenarnya upaya menekan biaya pilkada yang tinggi sudah dilakukan sejak pembahasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Tito diminta membuka kembali catatan Kemendagri terkait pilkada dan menyarankan Tito mengevaluasi proses pilkada dari awal, seperti proses pencalonan, penetapan, kampanye, hingga pemungutan suara.
Menurut Veri, ada beberapa masalah yang mengakibatkan biaya tinggi, seperti mahar untuk partai dan politik uang saat pemungutan suara.
Veri menilai memang perlu ada kajian mendalam bersama seluruh elemen kepemiluan. Sebab Kemendagri akan butuh banyak masukan agar kesimpulan evaluasi terhadap pilkada langsung agar tidak salah jalan.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan berencana melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah. (rya)