Kastara.ID, Jakarta – Pemerintah Korea Utara akhirnya memutuskan hubungan komunikasi militer dan politik dengan Korea Selatan. Hal itu menyusul, Pyongyang memprotes aktivis konservatif Korsel yang terus menyebarkan selebaran anti-Korea Utara di wilayah perbatasan. Korut meminta Korsel bertindak untuk menghentikan kegiatan para aktivis yang sebagian besar merupakan pembelot asal negara terisolasi itu.
“Pyongyang akan benar-benar memutuskan dan menutup jalur penghubung antara pihak berwenang Korut-Korsel, yang selama ini dipertahankan melalui kantor penghubung bersama Korut-Korsel,” bunyi laporan kantor berita pemerintah Korut, KCNA, pada Selasa (9/6).
KCNA melaporkan jalur komunikasi yang terputus itu termasuk jalur komunikasi Laut Timur dan Laut Barat antara kedua angkatan bersenjata, jalur komunikasi percobaan antar-Korea, dan sambungan langsung (hotline) antara Komite Sentral Partai Buruh Korut dan Istana Cheongwadae (Blue House) atau istana kepresidenan Korsel.
Sebelumnya, Korut telah mengancam akan membuat Korsel menderita. Pekan lalu, Pyongyang bahkan menyatakan akan membatalkan perjanjian militer dengan Seoul yang diteken pada 2018 lalu. Ancaman itu diutarakan adik perempuan Kim Jong-un, Kim Yo Jong, yang selama ini diperkirakan menjadi kandidat kuat penerus sang kakak.
Selain pakta militer, Korut juga mengancam akan menarik diri secara permanen dari proyek kerja sama dengan Korsel, termasuk Kawasan Industri Kaesong dan wisata Gunung Kumgang, jika Seoul tak kunjung menindak para aktivis tersebut.
Pakta perjanjian militer kedua negara diteken oleh Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un pada 2018. Perjanjian itu disepakati demi meredakan ketegangan di perbatasan dan memulihkan hubungan antara Seoul-Pyongyang.
Akan tetapi, sebagian besar isi perjanjian belum ditepati Pyongyang menyusul kegagalan pertemuan tingkat tinggi ketiga antara AS-Korut di Vietnam pada 2019 lalu yang disokong oleh Korsel. (har)