Kastara.ID, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta pemerintah mengucurkan dana untuk sejumlah perusahaan milik negara. Erick meminta kucuran dana dalam bentuk tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 106 triliun. Kucuran dana tersebut terbagi dua, yakni Rp 33,9 triliun untuk PMN tahun 2021 dan Rp 72,449 triliun untuk tahun 2022.
Saat mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (8/7), Erick mengaku sudah membicarakannya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun belum ditentukan angka pastinya meskipun menurutnya sudah 90 persen.
Itulah sebabnya bos Grup Mahaka ini meminta dukungan dari anggota DPR agar besaran tambahan dana yang diminta Kementerian BUMN bisa disetujui.
Erick merinci, tambahan PMN tahun 2021 yang diminta adalah suntikan modal tambahan sebesar Rp 33,9 triliun akan diberikan kepada tiga BUMN untuk menjalankan penugasan serta melakukan restrukturisasi. Anggaran sebesar Rp 7 triliun akan dikucurkan untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) guna mendukung proyek strategis nasional (PSN), yakni PT Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta dan pemenuhan base equity Kereta Cepat Indo-China (KCIC).
Erick menambahkan, dana sebesar Rp 19 triliun akan diberikan kepada PT Hutama Karya untuk tambahan modal pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sedangkan dana Rp 7,9 triliun akan diberikan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.
Untuk tahun 2022, PMN yang diminta sebesar Rp 72,449 triliun yang akan diberikan kepada 12 BUMN. Erick mengatakan, suntikan modal terbesar diberikan untuk PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp 31,35 triliun untuk mendukung pembangunan Tol Trans Sumatera.
Tambahan PMN untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia sebesar Rp 9,318 triliun untuk penguatan modal dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek KEK Mandalika.
PT KAI kembali mendapat tambahan modal sebesar Rp 4,10 triliun untuk menjalankan proyek strategis nasional kereta cepat yakni untuk menutup cost overrun alias pembengkakan biaya.
Rincian PMN sebesar Rp 72,449 triliun pada 2022 adalah:
1. PT Hutama Karya Rp 31,350 triliun
2. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Rp 9,318 triliun
3. PT PLN Rp 8,231 triliun
4. PT Bank Negara Indonesia Rp 7 triliun
5. PT KAI Rp 4,100 triliun
6. PT Waskita Karya Tbk Rp 3 triliun
7. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 2 triliun
8. PT Adhi Karya Tbk Rp 2 triliun
9. Perum Perumnas Rp 2 triliun
10. PT Bank Tabungan Negara Tbk Rp 2 triliun
11. PT RNI Rp 1,2 triliun
12. Perum Damri Rp 250 miliar. (mar)