Kastara.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan dukungan anggaran, untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 di 171 daerah.
“Mekanisme dukungan anggaran dilakukan lewat Nota Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD,” ujar Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo dalam keterangannya, Kamis (11/1).
Menurutnya, dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada hampir selesai. Hadi menegaskan, dukungan anggaran untuk 17 provinsi yang menggelar pemilihan, semuanya telah mengalokasikan anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.
“Begitu juga dukungan anggaran untuk Bawaslu, semuanya telah clear. Sementara dukungan anggaran untuk dana pengamanan, baru 15 provinsi yang mengalokasikannya. Sisanya, dua provinsi masih dalam proses,” paparnya.
Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, dukungan anggaran untuk KPU daerah juga tidak ada masalah. “Begitu juga di tingkat kabupaten dan kota. Dari 154 daerah semuanya telah meneken NPHD baik dengan KPUD maupun dengan Panwas,” tegasnya.
Dia menambahkan, untuk dana pengamanan, baru 51 daerah yang telah menandatangani NPHD dengan pihak kepolisian. Sisanya, sebanyak 103 daerah belum meneken NPHD dana pengamanan.
“Total dana pengamanan yang telah dialokasikan dari 15 provinsi ditambah 51 kabupaten atau kota yang telah menandatangani NPHD sejumlah Rp1,5 triliun,” pungkasnya.
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 yang akan digelar serentak di 171 daerah, diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. (npm)