Kastara.ID, Jakarta – Direktur Wahid Institute Zannuba Ariffah Chafsoh meminta para elite Nahdlatul Ulama (NU) tidak terjebak dalam retorika politik pasca Pemilu 2019. Wanita yang akrab disapa Yenny Wahid ini meminta pimpinan NU tidak ikut-ikutan meminta jatah posisi menteri kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Yenny mengingatkan, sesuai khittahnya, NU tidak boleh terjun ke politik praktis.
Yenny menegaskan, seharusnya NU justru mengambil peran strategis dan memberikan kritik konstruktif dan membangun kepada pemerintah. Saat menghadiri upacara HUT Polri ke 73 di Lapangan Monas, Jakarta (10/7) Yenny beharap NU bisa mengambil jarak yang sehat dengan pemerintah. Pasalnya NU selama ini dikenal bisa bekerja sama dengan siapa pun pihak yang tengah memerintah.
Meski demikian putri Presiden RI keempat, Gus Dur ini mengharapkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin memperhatikan aspirasi warga nahdliyin. Terlebih berdasarkan survey, hampir 50 persen umat Islam di Indonesia adalah warga NU. Namun Yenny menegaskan mendengar aspirasi tidak harus diwujudkan dengan memberikan jabatan menteri kabinet kepada kader NU.
Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan, pihaknya telah mempersiapkan sejumlah nama untuk duduk dalam kabinet Jokowi jilid kedua. Said menegaskan, posisi menteri yang disiapkan bukan hanya di Kementerian Agama, melainkan juga di kementerian lainnya. Pasalnya NU mempunyai banyak profesional yang mempunyai keahlian di berbagai bidang.
Said menegaskan, pihaknya tidak memaksa Jokowi untuk menjadikan kader NU sebagai salah satu menteri. Namun PBNU mengaku siap menyodorkan nama-nama kadernya jika dibutuhkan untuk mengisi posisi menteri kabinet kerja jilid kedua.
Meski demikian, Said enggan menyebutkan nama-nama kader NU yang sudah dipersiapkan untuk menjad menteri. (rya)